TRADISI SELAMATAN CEMBENGAN DALAM MEWUJUDKAN KETERATURAN SOSIAL (Studi Deskriptif di PG-PS Madukismo)

Tradisi dalam pengertian sederhana adalah kebiasaan atau secara definitive yaitu sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi yang dilaksanakan di Pabrik Gula biasa disebut dengan Tradisi Selamatan Cembengan dan salah satu yang melaksanakan adalah PG-PS Madukismo. Penelitian mengenai Tradisi Selamatan Cembengan menggunakan metode pendekatan deskriptif, di mana narasumber yang ditentukan dipilih secara sengaja dengan cara wawancara mendalam. Tradisi Selamatan Cembengan di PG-PS Madukismo dilaksanakan setahun sekali, biasanya di Bulan April dengan hari pasaran khusus, yaitu legi. Tradisi Selamatan Cembengan ini dilaksanakan sebagai ucapan rasa syukur atas hasil panen tebu yang melimpah dan sebagai permohonan doa supaya proses giling tebu di PG-PS Madukismo berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Rangkaian acara inti yang dilaksanakan dalam Selamatan Cembengan yaitu ancak-ancak, ziarah leluhur, kirab tebu manten, penyembelihan kambing kendit, doa bersama serta pasar malam. Dengan adanya pasar malam tersebut diharapkan dapat menjalin hubungan baik antara pabrik dengan masyarakat sekitar.

PENGARUH CITY IMAGE DAN CITY BRANDING TERHADAP VISIT INTENTIOM DI WISATA BAHARI PROVINSI JAWA TIMUR

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pengaruh city image dan city branding terhadap visit intention di wisata bahari Provinsi Jawa Timur. Populasi yang ditentukan dalam penelitian ini yaitu seluruh wisatawan baik yang belum maupun sudah pernah berkunjung di wisata bahari Provinsi Jawa Timur, sehingga diperoleh sampel yakni sebagian wisatawan baik yang belum maupun sudah pernah berkunjung di wisata bahari Provinsi Jawa Timur. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 210 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling melalui penyebaran angket kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi bergandam. Hasil penelitian memberikan temuan bahwa city image dan city branding baik secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap visit intention.

INDIGENIOUS KNOWLEDGE OF URUG SOCIETIES FOR AGRICULTURE IRRIGATION IN BOGOR WEST JAVA

The objective of this research to investigate traditional agricultural irrigation based on indigenious knowledge of customary urug societies in Bogor West Java. The research method use is Ethnoecology qualitative approach. This method is implemented because research have conection among human (cultural & social) and environment including traditional agriculture water management as well as the knowledge about environment. Data are collected by in-depth interview, observation and documentation. In order to determine respondents as major sources information use purposive sampling technique. The outcome is analized with combination numerous of method such as in-dept interview, observation, and documentation (triangulation data). There are some results including rice paddy field in Urug societies exert traditional terrascering for inventing land for cultivating of paddy because geograhpycally location of wet land paddy is mountainious. The another is traditional irrigation of Urug slue river water (main sources of irrigation) to to susukan (traditional reservoir). After that water is flowed to Selokan and continue to rice paddy field. The person who have mandatory for water agriculture management is mentioned as Ulu-ulu. Ulu-ulu is pivotal person because have chores for ensuring all farmer received water from river, Susukan and selokan. The other finding is Urug customary societies applicate gotong royong (mutual cooperation) among member of societies typically in traditional agriculture irrigatin activity. Keywords: Indigenious Knowledge, Susukan, Ulu-ulu, Traditional irrigation, traditional agriculture

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BOGOR DIHUBUNGKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diberitahukan khususnya oleh Departemen Kesehatan Indonesia adalah Napza singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau Napza sama halnya sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan pada penggunanya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar tentang bahaya narkoba. Diketahui dari angka pemakai narkoba yang terus semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagian besar penggunanya adalah kalangan remaja. Karena banyaknya penyalahgunaan narkoba, kini narkoba tidak hanya digunakan dalam bidang kesehatan saja. Namun sering kali digunakan dalam berbagai alasan diantaranya data yang digunakan adalah dengan meneliti berbagai informasi yang disatukan dari media masa yang diperkuat dengan sumber yang ada di buku menjabarkan apa itu bahaya narkoba, faktor penyebab narkoba dikalangan remaja, upaya mengatasi narkoba, hasil penulisan menunjukan bahwa faktor yang menyebabkan para anak muda menyalahgunakan narkoba diantara faktor keluarga yang kurang memperhatikan anaknya dan juga faktor lingkungan dapat berpengaruh besar. Dengan pendidikan Agama sebagai tembok paling kuat mencegah penyalahgunaan narkoba.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KECAMATAN TAMBORA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Penyakit DBD termasuk masalah kesehatan di Indonesia yang memerlukan penanganan serius, mengingat DBD termasuk penyakit yang sangat potensial untuk menjadi Kejadian Luar Biasa (KLB). Iklim tropis merupakan media tumbuhnya penyakit DBD, termasuk DKI Jakarta - ibukota negara Indonesia. Pada tahun 2018, Jakarta Barat menempati posisi teratas untuk kasus DBD dibanding kota administrasi lainnya. Penelitian ini mengambil fokus di Jakarta Barat, khususnya di Kecamatan Tambora sebagai kecamatan terpadat di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara. Jumlah penduduk yang padat dan lingkungan terbatas, memungkinkan bagi penularan penyakit DBD secara cepat.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagian kehidupan sosial manusia berdasarkan gambaran menyeluruh (holistic) dan kompleks dengan informan berjumlah 15 orang.Penelitian ini menggunakan enam karakteristik primer implementasi kebijakan dari Van Horn dan Van Meter, yaitu : 1) Policy standard and objective, 2) The resources and ancentive made available, 3) The quality of inter-organizational relationships, 4) The characteristics of the implementation agencies, 5) The economic, social and political environment dan 6) The disposition or response of the implementers. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan masih belum efektif, sebagaimana teori Van Meter & Van Horn yang mengungkapkan bahwa enam karakteristik tersebut harus ada dan terintegrasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa selain ke enam karakteristik implementasi kebijakan, perlu ada interpretation yang sama dalam hal keterkaitan pengendalian penyalit DBD di setiap Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Jakarta Barat maupun pelaksana-pelaksana kebijakan tersebut di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. DHF is a health problem in Indonesia that requires serious treatment, considering DHF is a disease that has the potential to become an Extraordinary Event. The tropical climate is a medium for the growth of dengue fever, including DKI Jakarta - the national capital of Indonesia. In 2018 the West Jakarta Administrative City occupies the top position for dengue cases compared to other administrative cities. This research takes focus in West Jakarta, specifically in Tambora Subdistrict as the most populous sub-district in Indonesia but also in Southeast Asia. The population is dense and the environment is limited, allowing for rapid transmission of DHF.This study uses qualitative methods to understand parts of human social life based on a holistic and complex picture with 15 informants.This study uses six primary characteristics of the implementation of policies from Van Horn and Van Meters, namely: 1) Policy standards and objectives, 2) The resources and threats made available, 3) The quality of inter-organizational relationships, 4) The characteristics of the implementation agencies, 5) The economic, social and political environment and 6) The disposition or response of the implementers.The results showed that the implementation of the policy was still not effective, as the theory of Van Horn and Van Meter revealed that the six characteristics must be present and integrated. The results of the study revealed that in addition to the six characteristics of policy implementation, there needs to be the same interpretation in terms of the relationship between DHF control control in each Regional Apparatus in the West Jakarta Administrative City Government and the implementers of the policy in the Tambora District, West Jakarta Administrative City.

MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

Tulisan ini akan membahas Pengembangan Hak Kekayaan Inteleklektual di bidang hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia . Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para pencipta, kreator, inventor atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaan pada instansi terkait sebagai penghargaan. Hasil kajian ini dilaksanakan untuk menentukan Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (3)Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yang menunjukan bahwa Hak Cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena adanya hak eksklusif, yaitu hak ekonomi di samping hak moral yang dimiliki pemilik hak cipta. Penjaminan secara fidusia dari Hak Cipta akan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Namun nilai ekonomis dari hak cipta akan ditentukan dari pemanfaatan hak ekonomi dari obyek ciptanya berupa imbalan atau royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, pertama dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, tahap kedua melalui analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil Kajian menunjukan bahwa hak cipta dapat dibebani Fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminkan. Pendaftaran ini sangat penting sebagai bukti pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Perkembangan masyarakat global, Hak Cipta Karya Musik dan Lagu akan di jadikan collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan.. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukaan peraturan yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan dan pedaftaran Hak Cipta sebagai collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

KAJIAN TENTANG KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF THEORY OF PLANNED BEHAVIOR

This study examines purchasing decisions of green products, viewed from the aspect of consumer preferences and perceptions in the perspective of Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). A quantitative approach was applied, using a questionnaire to 100 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression analysis. The results of the study show that simultaneously, consumer preferences and perceptions influence purchasing decisions. However, partially, there is no influence of preference on purchasing decisions of green products. This study provides support for further expansion of the theory of planned behavior in the context of enviromental consumerism, as well as practical support for producers, marketers, and public policy makers in encouraging ecosystems of responsible consumption and do not harm the environment.

PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH THE EFFECT OF GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM, HUMAN RESOURCE COMPETENCY, AND ACCOUNTIN

This was study aimed to examined the effect of government internal control systems, human resource competencies and the use of accounting information systems on the quality of Local Government Financial Statements. The population of this research are government officer in Kabupaten Maluku Barat Daya. Sampling was conducted using a judgment sampling method and number of samples are 44 respondents. Technique of data collection is survey by using questionnaires. Analysis using multiple regression analysis. The results showed that human resource competence had a positive and significant effect on the quality of local government financial statements. While the government's internal control system and the use of accounting information systems do not significantly affect the quality of local government financial statements.Keywords: Accounting information systems, Government internal control systems, human resource competencies, local government financial statements

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN DALAM SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI PROGRAM POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI KECAMATAN POLANHARJO KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 (STUDI KASUS DESA KEPRABON DAN DESA SIDOWAYAH)

Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kehidupan bermasyarakat adalah tantangan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. PHBS rendah pelaksaannya dan terabaikan, dibuktikan dengan rendahnya pelaksanaan promosi kesehatan di Puskesmas. Menurut WHO, pelaksanaan PHBS skala nasional hanya mencapai 44%. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Peneliti menjadi instrumen kunci dan melakukan teknik pengumpulan data secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan pemaknaan generalisasi. Program PHBS di Kabupaten Klaten didasari oleh Pergub Jawa Tengah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas Kecamatan Polanharjo, hingga Pemerintah Desa Keprabon dan Desa Sidowayah terlihat sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Namun Dinas Kesehatan dan Puskesmas masih menemui beberapa kendala untuk Dinas Kesehatan sendiri memiliki beberapa kendala seperti sulitnya masyarakat untuk diedukasi dikarenakan pola pikir yang belum sadar akan pentingnya kesehatan.Kata Kunci: Sosialisasi, Komunikasi, PHBS

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELUARGA MISKIN DI KOTA PONTIANAK

The focus of this research is the implementation of the policy of poverty communities empowering of family welfare income increasing group (UPPKS) at Pontianak City. These study were answered the question of how was implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group at Pontianak City were implemented. There were a correlation between the unsuccessful of poverty communities empowering policy implementation to the organizational activites, interpretation, and application of policy implementation.These study used a qualitative descriptive method with its main instrument were the researcher itself, where collecting process, analysis, interpretation, and data verification of any primary and secondary data information which have been obtained through in-depth interviews, observation, and documentation of background events setting, situation, and empirical condition of poverty communities empowering policy UPPKS group at Pontianak City which were expressed objectively.The study found that implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group has not succesful yet to achieve, due to unoptimalized capacity of the implementing authorities on to implemented their organizational activities, interpretation, and application. The most crucial thing on to implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group was commitment and implementor’s allignment from leader to implementor level to implement the policy in accordance with policy objectives.Believed that to the existency of comitment and implementor’s allignment, the implementation of poverty communities empowering policy UPPKS group will be effective according to policy’s goals.