scholarly journals EKSISTENSI PARALEGAL DALAM MENGOPTIMALKAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Author(s):  
Gede Agung Wirawan Nusantara

The provision of legal aid is based on the principle of equality before the law. Access to legal aid is seen as a human right. One legal aid according to the Act No. 16 of 2011 concerning Legal Aid is a paralegal, but the laws are not set on the definition and duties of paralegals in providing legal aid. This study examines two issues namely juridical legitimacy of paralegal in the national legal order and the authority of paralegals in providing legal aid to the poor. This research is a normative legal research that examine the vagueness of the norms regarding the provision of paralegal. Primary legal materials in the form of legislation, while secondary legal material in the form of books related to this issue. Legal materials collected through library research. Paralegal juridical legitimacy in the national legal order contained in Article 9 and Article 10 of the Act No. 16 of 2011 on Legal Aid. Paralegal be one of relief. Paralegal only authorized to provide legal assistance to cases settled by non-litigation. Paralegals can also provide legal counseling and perform the preparation of the report. Pemberian bantuan hukum didasarkan pada prinsip persamaan di depan hukum. Akses bantuan hukum dipandang sebagai hak asasi manusia. Bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merumuskan tentang peran paralegal, tapi undang-undang tersebut tidak mengatur mengenai definisi dan tugas paralegal dalam memberikan bantuan hukum. Paralegal diartikan secara legitimasi yuridis dalam tatanan hukum nasional yang tercantum dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Perumusan Undang-undang memposisikan Paralegal hanya berwenang untuk memberikan bantuan hukum dalam proses kasus yang diselesaikan dengan metode non-litigasi dan juga Paralegal juga dapat memberikan penyuluhan hukum dan melakukan persiapan laporan. Penelitian ini menguji dua isu yaitu legitimasi yuridis dari paralegal dalam tatanan hukum nasional dan otoritas paralegal dalam memberikan bantuan hukum kepada orang miskin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meneliti ketidakjelasan norma-norma tentang pemberian bantuan hukum oleh paralegal. Bahan hukum primer berupa undang-undang, sedangkan bahan hukum sekunder dalam bentuk buku yang terkait dengan masalah ini. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Author(s):  
Alycia Sandra Dinar Andhini

Legal Aid is organized to help resolve legal issues faced by Legal Aid Recipients. The birth of Law No. 16 of 2011 concerning Legal Aid provides new hope for the poor to gain access to justice and equality before the law. This writing aims to determine the implementation of the provision of legal aid and the obstacles that influence it in its implementation because sometimes the implementation of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid in Indonesian Courts is not optimal. This research focuses on the application of legal aid to the poor, the challenges and problems they face. The method used in this research is empirical research. This study found that in the application of legal aid in several regions in Indonesia, the main problem faced in addition to the lack of availability of accredited legal aid institutions, was also the issue of the budget provided by the state. In addition, in terms of the legal culture of the community, the implementation of legal aid is not optimal due to the understanding of the community not to have anything to do with the law so that many cases that should receive legal assistance cannot be accompanied.  


Author(s):  
Chairani Azifah

The implementation of legal aid is a manifestation of Indonesia as a legal state that guarantees the human rights of citizens to equality before the law which is guaranteed in the 1945 Constitution. Within the framework of implementing this citizen's human rights, the provision of free legal aid is, among other things, obligated to advocates based on Article 22 Law on advocates and their implementing regulations. From this, two problem formulations were made as follows: What is the juridical review of the provision of pro bono legal aid? And what is the role of advocates in providing pro bono legal aid? This research is based on normative legal research, which is a research conducted by reviewing and analyzing legal materials and legal issues related to the problems studied. The results of the author's discussion found that free legal aid is the right of the poor to obtain the same justice as other communities, so that the protection of their rights is well fulfilled and the principle of equality before the law. Advocates are obliged to provide free legal aid to justice seekers, and to obtain free legal assistance, justice seekers must submit a written application to an advocate organization or legal aid institution.


Author(s):  
Dani Setiawan

Providing legal assistance to the poor continues by the government to realize legal access and justice for all levels of society. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through the law and implementing regulations, but the fact is that the provision of legal aid is not yet effective. This causes a lack of access to law and justice for the poor. The effectiveness of providing legal aid by the government needs to be assessed to see how effective the legal aid program provided by the government is to realize legal access and justice for the poor. Therefore, criticism and advice should be given to the government in order to optimize legal assistance in order to achieve legal access and justice for all levels of society.


2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 68-78
Author(s):  
A. Ardiansyah Akbar ◽  
Zulkifli Makkawaru ◽  
Baso Madiong

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dan memahami mengenai Pelaksanaan Kerjasama kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu  di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Organisasi Bantuan Hukum dalam Pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau tidak mampu. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji mengenai bantuan hukum bagi masyarakat miskin demi terselenggaranya proses hukum yang adil di Makassar. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini mengambil data dari Kantor Kanwil Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Rutan Kelas I Makassar dan LBH Makassar merupakan lokasi penelitian yang akan digunakan peneliti untuk mandapatkan bebrapa data terkait bantuan hukum di makassar pada khususnya. Pelaksanaan Program Kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dengan Organisasi Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di wilayah Sulawesi Selatan sudah berjalan dengan baik namun masih kurang efektif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan Organisasi Bantuan Hukum yang melaksanakan tugasnya namun tidak sesuai standar pemberian bantuan hukum. This research aims to study, analyze, and understand the implementation of partnership cooperation between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance for the poor or underprivileged in the province of South Sulawesi. This is to find out the obstacles faced by legal aid organizations in implementing legal aid for the poor or underprivileged. This legal research is an empirical legal research, which examines legal assistance for the poor for the sake of implementing a fair legal process in Makassar. To obtain accountable research results, this study collects data from the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, Prison Class I Makassar and LBH Makassar as research locations to obtain some data related to legal aid in Makassar particularly. The implementation of the Cooperation Program between the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi and the Legal Aid Organization in providing legal assistance to the poor in the South Sulawesi region has been running well but this is still ineffective because in its implementation there are still legal aid organizations that do not comply with the standards of legal assistance when carrying out their duties.


Author(s):  
Ihdi Karim Makinara

Bantuan hukum adalah salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia. Bantuan hukum harus dimaknai dan dilaksanakan sebagai upaya perjuangan menegakkan HAM bagi si miskin. Tujuan bantuan hukum perlu diperluas, dak saja terbatas pada bantuan hukum individual, tetapi juga struktural dan juga jangan terbelenggu dengan jalur-jalur formal semata. Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memunculkan permasalahan bagaimana pengaruh bantuan hukum terhadap masyarakat? Dengan menggunakan metode peneli an norma f dan dengan pendekatan data secara kualita f yang dianalisis deskrip f, didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan Undang-Undang Bantuan Hukum belum maksimal memberikan pengaruh terhadap bantuan hukum bagi masyarakat miskin, karena bantuan hukum masih dalam jalur formalis k dan masih bersifat pasif. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum yang digeser dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian kepada Menteri Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan agar dapat menyentuh orang atau kelompok orang miskin, tetapi besar anggaran perlu memper mbangkan proses peradilan yang berjalan, karena dikhawa rkan dapat menghambat orang miskin dan kelompok orang miskin untuk mengakses keadilan guna mewujudkan hak-hak kons tusional mereka.<p>Legal aid is an effort to fulfill human rights, especially for Indonesian poorest society. Legal aid should be interpreted and implemented as an effort of human rights enforcement for the poor. The purpose of legal aid should be expanded, not just limited to individual legal assistance, but also structural and not fe ered by mere formal channels. By enacted the Law Number 16 Year 2011 on Legal Aid, raises the ques on of how the in fl uence of legal assistance to the society? By using norma ve research methods and approaches qualita ve data were descrip vely analyzed, was concluded that existence of legal aid has not been maximized e ff ect to legal assistance for the poor, and because of it is s ll on formalis c track and passive. Funding of legal assistance shi ed from the Supreme Court, A orney General and Police to the Ministry of Jus ce and implemented by a Legal Aid Ins tu on or civil society organiza on in order to reach people or the poor community, but the magnitude of budget needs to consider the judicial process, because it feared could hinder the poor to access of jus ce to realize their constuonal rights.</p>


Author(s):  
Judith Prima Hapsari

One manifestation of justice or equality before the law is the existence of legal assistance for every citizen involved in legal problems, without exception the poor. The legal problems that ensnare many poor people or groups are currently increasing complex. Legal aid is a human right of all people, which is not given by the state and is not a mercy from the state, but is also the responsibility of the state in realizing equality before the law, access to justice, and fair trial. Therefore, the government made and ratified a regulation that regulates legal aid, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This research is intended to analyze the implementation of legal aid for the poor communities in the context of access to justice in Indonesia.


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 83-99
Author(s):  
Fanny Dian Sanjaya

Legal aid in Indonesia, particularly in terms of access to justice, legal aid provided by the state for people is still pivoted on positive law. Laws regulating legal aid in Indonesia remain revolving around the number of cases and budget absorption targets given to legal aid institutions that have been verified and accredited by the state for people/groups in need. Verification and Accreditation from the state with parameters written in the law inhibit those who need legal assistance if they are not categorized as the poor. The requirement of the poor to access legal aid implies that access to legal aid for everyone in conflict is far from justice. Access to legal aid is essential since the purpose of the law is justice. Besides, legal aid aims to provide justice for those who do not have law knowledge, in other words, blind to the law. Justice for all is the vein of legal aid which is inseparable from the right of legal aid for those in need. Legal aid can be administered by social institutions/legal aid agencies which should provide access to those who need legal assistance and those who are in dispute, be it poor or rich so that justice for all can be achieved. This research discusses the transcendental dimension of legal aid. This study used a descriptive research method intending to analyze legal aid from legal aid institutions viewed from the study of legal philosophy and legal aid with transcendental dimensions.


FIAT JUSTISIA ◽  
2019 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 31
Author(s):  
Marwan Jaya Putra

The provision of legal aid to the poor is one of the actions of the noble profession of advocates and the moral movement that advocates for human rights, in fact, not all advocates are morally aware of their obligations. There are still many deviations found in the provision of legal aid for the poor. This condition is certainly contrary to the noble values of the advocate profession itself, in the presence of this matter, which shows still can be found deviations in practice. The problem examined in this study is why law enforcers such as judges and posbakum have not provided free legal assistance to the poor in Central Lampung Regency, a factor that has caused law enforcement agencies not to offer and provide free legal assistance to the poor and the pattern / model of handling criminal cases against the poor by advocates based on justice. The method used in this research is with socio-legal research approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analysed by qualitative analysis method.The results of this study ultimately provide an answer that Advocates who have not yet applied the value of justice in handling criminal cases involving the poor are due to legal substance, legal structure, and legal culture, Not yet applying the value of justice in handling criminal cases against the poor is like the emergence of mistrust of the law, besides the model of handling criminal cases against the poor by advocates based on the value of justice is the implementation of constructive strategies, such as: Legislation Planning, Policies and Activities Related to the Fulfilling Right to Legal Assistance. Suggestions from this research are to Advocates regarding Integrity, morality, idealism, and professionalism of law enforcement officers should be further enhanced, in addition to the restrictions on the provision of legal aid in LBH should also be reviewed to enforce the principle of providing legal assistance as widely and equality before the law.


Author(s):  
Miftakhul Ihwan

Law No. 16 of 2011 concerning legal aid, it is stated that legal aid is legal services provided by legal aid providers free of charge to legal aid recipients. In order to ease the burden of life for groups of people who are economically incapable, and also useful for creating justice and legal protection for the general public, legal aid is formed where the assistance is given to protect the rights of the accused as social beings, especially those included in the incapacitated or poor. Even so, the defendant's actions have clearly violated the law, but the law must also ensure that the rights of the accused are fulfilled as citizens, especially in terms of human rights. Legal aid institutions play an important role in providing legal assistance to people who need legal assistance to guarantee their rights before the law. The problem in this research is how to implement the provision of legal aid to defendants who are economically incapable of murder cases on the basis of self-defense. What are the inhibiting factors for the implementation of providing legal aid to defendants who are economically incapable? The conclusion in this study is that the law clearly stipulates that every citizen has the right to legal guarantees and protection, the state must protect every human right of its citizens well regardless of position status or SARA. 


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 48-69
Author(s):  
Diah Ratri Oktavriana ◽  
Nasiri Nasiri

This research is a normative research. One of the fulfillment of human rights is justice in equalizing the position of every citizen before the law, as stated in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The right to equality before the law or what is commonly referred to as equality before the law is a principle that provides recognition and protection of human rights for every individual regardless of one's background. Therefore, it is true that Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid for People Who Are Less Capable to Guarantee Constitutional Rights of Citizens for Justice and Equality before the Law emerged. Legal aid is a legal service provided by advocates to the community seeking justice In the realm of criminal cases, the provision of legal assistance is described in Article 54 of the Criminal Procedure Code which explains that in the interests of defense, a suspect or defendant has the right to receive legal assistance from one or more legal advisers during the time and at each level of examination. The provision of legal assistance must be based on the principle of equality before the law as stated in the explanation of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. From the various analyzes that have been carried out, in the perspective of Islamic criminal law it can be concluded that the principle of equality before the law as described in Article 54 of the Criminal Procedure Code is equivalent to an order to provide legal aid which in Islamic criminal law is spelled out in Surah Al-Maidah verse 2 which states that as a fellow humans are ordered to help each other as a form of horizontal worship to fellow humans (habl minan-nas). In addition there are many more both in the Al Qur'an and the hadith of the prophet regarding the application of the principle of equality before the law.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document