PELAKSANAAN PELAYANAN PRIMA DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Fokus dalam penelitian ini meliputi sikap (attitude), kemampuan (ability), perhatian (attention), tindakan (action), tanggung jawab (accountability), dan penampilan (appearance). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi yang ditulis dalam catatan lapangan. Keabsahan data dikaji dengan 2 metode yakni trianggulasi dan ketekunan pengamatan. Sementara itu, teknik analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (2018). Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu pelaksanaan pelayanan prima di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri belum sepenuhnya 100% baik , masih ada beberapa yang perlu diperbaiki dan dievaluasi. Hambatan yang ditemui adalah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan pemohon dan sarana dan prasarana. Kata Kunci: Pelayanan Prima, Disdukcapil, Hambatan, Sikap, Penampilan Abstract This study aims to describe and analyze the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office, as well as describe and analyze the factors that support or hinder the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office. The focus in this study includes attitude, ability, attention, action, accountability, and appearance. The approach used in this study is qualitative. Data collection techniques in this study include interviews and observations written in field notes. The validity of the data was assessed by 2 methods, namely triangulation, and persistence of observation. Meanwhile, the data analysis technique refers to Miles and Huberman (2018). The conclusion that can be drawn is that the implementation of excellent service at the Kediri Regency Population and Civil Registry Office is not yet 100% good, there are still some that need to be improved and evaluated. The obstacles encountered are human resources that are not comparable to the applicant and facilities and infrastructure. Keywords: Excellent Service, Department of Population and Civil Registry, Barriers, Attitudes, Appearance.

PELAYANAN PUBLIK DI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KEDIRI: STRATEGI POSKO SIAGA PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19

AbstrakPelayanan publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi pada aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan publik yang professional itu artinya pelayanan publik yang bercirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan. Pelayanan publik pada dasarnya merupakan sebuah upaya individu, kelompok atau birokrasi untuk memberikan bantuan serta kemudahan kepada masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tugas terpenting dari pelayanan publik ini adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelayanan publik memiliki suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Publik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri serta mengetahui strategi posko siaga penanganan penyebaran Covid-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara mendalam kepada informan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kediri sudah baik dan sudah memberikan pelayanan publik dengan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan posko siaga.Kata Kunci: Kualitas; Pelayanan Publik; Prinsip Pelayanan. AbstractPublic service is one manifestation of the function of the state apparatus as a public servant. Professional public service means public service characterized by accountability and responsibility from service providers. Public service is basically an individual, group or bureaucratic effort to provide assistance and convenience to the community to achieve a certain goal. The most important task of this public service is to provide the best service to the community. Public services have a purpose to meet the needs of the community. This study was aimed to find out how the Public Service in the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City and to find out the strategy of the standby post for handling the spread of Covid-19. The research method used in this study is a qualitative descriptive method and data collection techniques through observation, in-depth interviews with informants, and documentation. The results of the study show that the quality of public services at the Office of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Kediri City is good and has provided appropriate public services to people who need assistance with standby posts.Keywords: Quality; Public service; Service Principles.

PERBANDINGAN REFORMASI MANAJEMEN PUBLIK INDONESIA DAN PERANCIS

AbstrakKajian perbandingan administrasi publik telah berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu administrasi publik. Tujuan paper ini adalah mengetahui reformasi manajemen publik di Indonesia dikomparasikan dengan Prancis. Komparasi ini tidak mendudukkan Indonesia vis a vis dengan Prancis, namun untuk menemukan lesson learned untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka. reformasi manajemen publik di Indonesia mempertahankan banyak fitur inti dari negara neopatrimonial yang fundamental, di mana elit politik dan ekonomi yang berkuasa melakukan kontrol ketika beroperasi dalam administrasi publik Weberian. Model reformasi negara Prancis sebagaimana negara-negara eropa kontinental berdasarkan modernisasi (Bouckaert, Pollitt, 2000). Pada negara Prancis, menganggap administrasi negara sebagai domain otonom terpisah dari masyarakat sipil '(Clark, 1998, hal. 100) dan diatur oleh aturan hukum. Berdasarkan studi komparasi reformasi manajemen publik di Indonesia dan Prancis lesson learned yang dapat penulis sampaikan adalah: a) Pelaksanaan Reformasi pada suatu negara harus memperhatikan aspek proses sosial-ekonomi, sistem politik, kebijakan elit berkuasa, dan sistem administrasi; b) Reformasi pada negara maju maupun negara berkembang cenderung mengarah pada penciptaan good government dengan mengadopsi prinsip-prinsip NPM pada tata pemerintahan; c) Dorongan reformasi untuk membangun good government dengan menerapkan NPM melalui paket-paket reformasi harus dibaca ulang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, politik dan kondisi masyarakat suatu negara. Kata kunci: perbandingan reformasi, manajemen publik. AbstractComparative studies of public administration have developed in line with the development of public administration science. The purpose of this paper is to find out public management reform in Indonesia compared to France. This comparison does not place Indonesia vis a vis with France, but to find lessons learned to build a better Indonesia. The method used is literature study. Indonesia's public management reforms retain many of the core features of a fundamentally neopatrimonial state, over which the ruling political and economic elite exercise control while operating within the Weberian public administration. The French state reform model as continental European countries is based on modernization (Bouckaert, Pollitt, 2000). The French state considers state administration as an autonomous domain separate from civil society' (Clark, 1998, p. 100) and governed by the rule of law. Based on a comparative study of public management reform in Indonesia and France, the lessons learned that the author can convey are: a) The implementation of reform in a country must pay attention to aspects of socio-economic processes, political systems, policies of the ruling elite, and administrative systems; b) Reforms in both developed and developing countries tend to lead to the creation of good government by adopting the principles of NPM in governance; c) The impetus for reform to build good government by implementing NPM through reform packages must be re-read in accordance with the social, cultural, political and social characteristics of a country. Keywords: comparative reform, public management

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (SAKTI) DI KELURAHAN SEMAMPIR

Abstrak Teknologi Informasi bisa di lakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui internet yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun menggunakan jaringan internet. Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan pelayanan administrasi kependudukan yang dikembangkan dengan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mengeluarkan program melalui media aplikasi online yaitu Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI). Kota Kediri memiliki fungsi teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam masyarakat dan lebih strategis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kependudukan. Pelayanan harus dilaksanakan dengan benar dan cepat agar masyarakat puas dengan pelayanan. Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah Mengetahui Pelayanan Publik melalui Aplikasi Sistem Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi (SAKTI) di Kelurahan Semampir. Kata Kunci: Teknologi Informasi; Pelayanan Administrasi Kependudukan; Kepuasan Masyarakat. Abstract Information technology can be done in various ways, one of which is through the internet which can be used anywhere and anytime using the internet network. The Kediri City Government through the Department of Population and Civil Registration issued population administration services which were developed based on the Population Administration Information System (SIAK), issued programs through online application media, namely the Information Technology-Based Population Administration System (SAKTI). The city of Kediri has the function of information and communication technology which plays an important role in society and is more strategic. Based on Law Number 24 of 2013 concerning Population Management. Services must be carried out correctly and quickly so that people are satisfied with the service. Based on this description, the purpose of this research is to find out public services through the application of the Information Technology-Based Population Administration System (SAKTI) in Semampir Village. Keywords: Information Technology; Population Administration Services; Community Satisfaction.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

This research describes, analyzes and interprets the implementation of the Village Fund Cash Direct Assistance Policy for the community in Sidorejo village, especially the poor community during the Covid-19 outbreak. The research method used is a qualitative method with a case study approach. The results of the research are that (1) the implementation of policies in the decision mentality approach from the village government is related to the determination of residents who are entitled to receive BLT Village Funds based on the results of village deliberations involving the Village Head and BPD. In addition, it is also based on provisions from the central government that BLT DD recipients are not PKH participants, but the reality on the ground is that there are still many PKH recipients who receive BLT DD. This attitude shows that there is a mentality that shows that the village government is less careful in data collection and on the other hand the mentality of the people who like to take advantage of this momentum to increase personal benefits. (2) the implementation of the policy in the system approach approach shows that the flow and mechanism of data collection have been carried out in accordance with applicable regulations, where the phase I distribution system of village funds has been running well. (3) the implementation of the policy in the collaborative network approach shows that there is still a lack of understanding between the Village Government as the implementer of the BLT DD policy and the community as the recipient of the BLT DD, where there are still people who are participating in the PKH program who in fact still receive BLT DD. This shows a lack of awareness from the community and on the other hand the lack of a validation process from the village government.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP EKONOMI MIKRO DI KABUPATEN NGAJUK

AbstrakKebijakan publik adalah cara dari pemerintah yang disepakati bersama untuk memenuhi tanggung jawab, seperti melindungi hak-hak dari masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga Negara. Dunia pada sekarang ini sedang dilanda oleh wabah corona virus disease 2019 atau sering disebut Covid-19. Membuat berbagai sektor menjadi berantakan, tak terkecuali sektor ekonomi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kemudian membuat kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan dan Pengendalian Covid-19 untuk meminimalisisr peyebaran virus corona. Dimana peraturan tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu metode yang berusaha menafsirkan dan memahami makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kebijakan publik yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2020 banyak merugikan pelaku UMKM, karena penghasilan mereka menjadi berkurang akibat dari pembatasan jam operasional dan pembatasan pengunjung atau tidak diperbolehkan adanya kerumunan. Kata Kunci: Kebijakan Publik; Covid-19; Peraturan Gubernur. Abstract Public policy is a mutually agreed way of government to fulfill responsibilities, such as protecting the rights of the community and improving the welfare of citizens. The world is currently being hit by an outbreak of the corona virus disease 2019 or often called Covid-19. Making various sectors into a mess, including the economic sector. The East Java Provincial Government then made a policy on Governor Regulation Number 53 of 2020 concerning the Implementation of the Health Protocol and Covid-19 Control to minimize the spread of the corona virus. Where these regulations must be obeyed by all the people of East Java. The type of this research is qualitative, namely a method that seeks to interpret and understand the meaning of an event of human behavior interaction in certain situations according to the researcher's own perspective. The results of the study stated that the public policies issued by the East Java Provincial Government through Governor Regulation Number 53 of 2020 caused a lot of harm to MSME actors, because their income was reduced due to restrictions on operating hours and visitor restrictions or no crowds were allowed. Keywords: Public policy; Covid-19; Governor Regulation.

IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DI KABUPATEN TRENGGALEK

Abstrak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini digambarkan secara jelas dan mendetail terkait implementasi (PTSP) dalam mewujudkan pelayanan prima di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek. Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat (4) informan kunci, tiga (3) informan pendukung, dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan secara keseluruhan Implementasi PTSP di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kepengurusan pelayanan perizinan sudah dilakukan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Komunikasi yang dilakukan antar atasan dan bawahan tentang implementasi juga sudah sesuai dengan aturan, dan komukasi yang dilakukan dengan masyarkat pun juga sudah menyeluruh. Serta untuk waktu penyelesaian, dan biaya terkait pelayanan perizinan juga sudah diatur sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Dilengkapi juga berbagai fasilitas yang lengkap yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penunjang kepuasan dan kenyamanan masyarakat. Kata Kunci: Implementasi Progam, PTSP, Pelayanan Prima. Abstract This study uses a qualitative method, this research is described clearly and in detail related to the implementation (PTSP) in realizing excellent service at the Office of Investment and One Stop Integrated Services, Trenggalek Regency. Data obtained from primary and secondary sources. The informants in this study consisted of four (4) key informants, three (3) supporting informants, and the data collection techniques in this study were observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the overall implementation of PTSP in the Office of Investment and One Stop Integrated Services for the management of licensing services has been carried out in accordance with existing SOPs and regulations. Communication between superiors and subordinates regarding implementation is also in accordance with the rules, and communication with the community is also comprehensive. As well as for the completion time, and costs related to licensing services have also been regulated in accordance with the SOP that is already in effect. It is also equipped with various complete facilities available at the Investment Service and One-Stop Integrated Service as a support for community satisfaction and comfort. Keywords: Program Implementation, PTSP, Excellent Service.

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

VillageFund Allocation Management in Community Empowerment. Village fund allocations are central and regional financial balance funds received by regencies / cities, which are distributed proportionally to each village in a proportion of at least 10% (ten percent). Allocation of village funds for village governance and community empowerment. This research uses a qualitative method using descriptive. The results showed that normative and governance of village allocation funds were carried out well, but the substance still did not meet the true meaning of empowerment. In addition, some stakeholders also have not played a maximum role, only the village head as the implementation team that manages the village allocation funds. The paternalistic community of the village community chooses the people who trust and support the village to manage village funds, as well as dominating the sub-district in making accountability letters that lead to increased village independence.

TANTANGAN MEMBANGUN MANAJEMEN DAN PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK DI INDONESIA

Management and performance measurement in the public sector are inherently more complex compared to the business sector. Conflicting values such as politics and abstract performance targets make public sector performance management and measurement have distinctive points with different challenges as well. This study aims to describe the various challenges that occur in the context of developing management and performance measurement of the public sector in Indonesia after the implementation of The Law Number 5 of 2014 concerning Civil Servants. The researcher applied a literature study by conducting literature inclusion on two main bases, namely internal and external problems in management and public sector performance measurement. In the end, there are four challenges that must be considered in order to further improve the management and performance measurement of the public sector in Indonesia, namely managing the good and bad impacts of management and performance measurement, managing bias and independence of performance appraisal, managing performance during times of disruption and pandemic and managing the performance of the millennial generation.

WARNA KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020

Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta dilapangan. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri pada pemilihan kepala daerah dilihat dari aspek akuntabilitas cukup baik. Berdasarkan penilaian kinerja dari angka-angka tersebut terletak pada angka 57-79 dengan kategori cukup baik. Kinerja komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri pada pemilihan kepala daerah dilihat dari aspek responsibilitas cukup baik. Dilihat kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan organisasi. Hal ini diukur dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran terhadap olahan anggaran yang disediakan. Penelitian menunjukkan berdasarkan dari 5 item yang digunakan dalam mengukur kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kediri penyerapan anggaran dalam kegiatan pilkada Kabupaten Kediri Tahun 2020 sudah sesuai dengan peraturan tata kelola keuangan dan konsisten dalam mengaktualisasi antara kegiatan dan realisasi anggaran menunjukkan hasil cukup baik. Dilihat dari kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan organisasi, tingkat kepekaan dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diperlukan. Berdasarkan hasil penelitian pencapaian kinerja pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 nampak dalam pencapaian realisasi anggaran terhadap alokasi anggaran yang tersedia sesuai dengan aturan. Kata Kunci: Kinerja; Komisi Pemilihan Umum; Akuntabilitas; Responsibilitas Abstract This study aims to see how the performance of the General Election Commission of Kediri Regency in regional heads. The study used a qualitative descriptive method to describe the state of the research object based on the facts in the field. Collecting data using observation techniques, interviews, documentation. The results showed that the General Election Commission of Kediri Regency in the regional head election viewed from the aspect of accountability was quite good. Based on the performance appraisal, these figures lie in numbers 57-79 which are categorized as quite good. The performance of the General Election Commission of Kediri Regency in the regional head election, seen from the aspect of responsibility, is quite good. It is suspected that organizational activities are carried out following correct administrative principles following organizational policies. This is measured by the level of budget realization against the provided budget processing. The research based on the 5 items used in measuring the General Election Commission Commission of Kediri Regency budget absorption in the 2020 Kediri Regency regional election activities is following financial governance regulations and is consistent in actualizing between activities and budget realization shows quite good results. Judging from the ability of the organization in organizational needs, the level of sensitivity in budget management is following what is needed. Based on the results of report card research on regional heads in 2020, it appears in the realization of the available budget according to the regulations. Keywords: Performance; General Election Commissions; Accountability; Responsibility