Masuknya Syarat Kerja Baru Diluar yang Diperjanjikan oleh Pengusuha di PT. X Padalarang Kabupaten Bandung Barat Ditinjau dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

The work agreement stipulated in Article 1601 a Civil Code states the qualifications so that an agreement can be called an employment agreement. Qualifications in this case refer to the existence of work, under orders, a certain time and the existence of wages, while Article 1 number 14 of Law No. 13 of 2003, an employment agreement is an agreement between the worker or laborer with the employer or employer containing work conditions the rights and obligations of both parties. This research method uses the juridical-normative approach, which examines secondary data by conducting a literature study. Data collection techniques used are secondary data using primary, secondary, tertiary legal materials. Conclusions from the study The terms of the new work entered beyond those promised by the West Bandung Regency Company were entered by the Employer without the knowledge of the Company the terms of the new work were directly provided to the Workers without any involvement from the workers. Breaking the provisions in force in Act No. 13 of 2003 concerning Manpower. Abstrak. Perjanjian kerja yang di atur dalam Pasal 1601 a KUH Perdata menyebutkan kualifikasi agar suatu prjanjian dapat disebut perjanjian kerja. Kualifikasi yang di maksud adalah adanya pekerjaan, dibawah perintah, waktu tertentu dan adanya upah, sedangkan Pasal 1 angka 14 Undang –Undang Nomor 13 Tahun 2003, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat–syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yang meneliti data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, tersier. Simpulan dari kajian Syarat kerja baru masuk diluar yang diperjanjikan oleh Perusahaan Kabupaten Bandung Barat dimasukan oleh pihak Pengusaha tanpa sepengetahuan pihak Perusahaan syarat kerja baru itu langsung diberikan kepada para Pekerja tanpa adanya kepakatan dari pihak pekerja, tentu itu melangaggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Narcotics crime is one of the crimes categorized as extraordinary crimes or also called extraordinary crimes. Even though there are special rules on narcotics crimes, they also cannot hold back the circulation of narcotics crimes up to the correctional institutions which can even be carried out by death row inmates who have not yet been executed. This study aims to determine and understand the implementation of law enforcement in Indonesia for prisoners who commit narcotics crime in prison and to analyze what are the factors that hinder the execution of capital punishment in the case of narcotics distribution in prison by convicted prisoners who have been convicted capital punishment is connected with the Constitutional Court Decision Number 107 / PUU-XIII / 2015. This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis. Sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary legal materials. The data in this study were obtained through literature study. The data obtained were then analyzed by qualitative analysis methods to obtain conclusions from the problems studied. Based on the results of this research and discussion, it can be concluded that first, the perpetrators of narcotics trafficking offenses carried out in prison can be given prison sanctions and administrative sanctions. Second, the factors that cause obstacles in the implementation of capital punishment include the factors of legislation (legal substance), law enforcement factors, facilities and facilities factors, and community factors. Abstrak. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang di kategorikan ke dalam kejahatan luar biasa atau disebut juga extraordinary crime. Meskipun telah aturan khusus terhadap tindak pidana narkotika tetapi juga tidak dapat menahan peredaran tindak pidana narkotika hingga di dalam lembaga pemasyarakatan yang bahkan masih bisa dilakukan oleh terpidana hukuman mati yang belum dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan serta menganalisis apa sajakah faktor yang menghambat terlaksananya eksekusi hukuman atas pidana mati dalam hal peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan yaitu pertama, pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi administrative. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya hambatan dalam pelaksaan pidana mati di antaranya ialah faktor perundang - undangan (subtansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)

Family is the smallest social unit in society that plays a role and has a huge influence on the social development and personality development of each family member. Tensions between husband and wife and parents with children are natural in a family or household, but it becomes unnatural to resolve the conflict using violence. Such behavior can be said in acts of domestic violence (DV). Indonesia also actually has regulations governing the matter in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence (EDV), but cases of domestic violence continue to increase every year, especially in Manado City. This thesis will discuss about how to Protect Women Victims of DV at the Investigative Level in Manado City Based on Law No. 23 of 2004 on the EDV. The writing of this thesis uses qualitative method as its research methodology. The data obtained is then analyzed qualitatively. The specifications used are descriptive analysis that describes comprehensively the Protection of Women Victims of DV at the Level of Investigation in Manado City Based on Law No. 23 of 2004 on the EDV. The conclusion of the study mentioned that the Female Individual Factor, domestic violence is very potentially greater if often quarrel with a partner. Couple Factor, DV is very potential if our partner or we have a relationship with another partner. Economic factors, can trigger the occurrence of no criminal violence against women in the family. In this case, the researchers noticed that one of the triggers was also but was not directly expressed by his wife by refusing to take money at the ATM for the next reason still taking care of the toddler. Socio-Cultural Factors, the occurrence of domestic violence is quite large but does not affect the decision of the victim to report the violence he received to the police. Verdict number 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. Theform of protection received by the victim is from medical personnel as evidenced by Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay which was made and signed by Doctor Jeane resulting in bruises. The police who conduct investigations and investigations to obtain preliminary evidence are not criminal and make arrests and arrests to suspects. The Court Judge who provides protection in the form of the implementation of the trial and adjudicating that the defendant has been proven legally and convincingly guilty of committing no "Domestic Physical Violence." Abstrak. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan kepribadian setiap anggota keluarga. Ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga, akan tetapi hal tersebut menjadi tidak wajar apabila menyelesaikannya menggunakan kekerasan. Perilaku seperti itu dapat dikatakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Indonesiapun sebetulnya telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, akan tetapi kasus megenai KDRT terus menigkat tiap tahunnya, khusunya di Kota Manado. Skripsi ini akan membahas mengenai bagaimana Perlindungan Hukuk Terhadap Perempuan Korban KDRT Pada Tingkat Penyidikan di Kota Manado Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metodologi penelitiannya. Spesifikasi penilitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komperhensif mengenai Perlindungan Hukuk Terhadap Perempuan Korban KDRT Berdasarkan Undang – Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Kesimpulan menyebutkan bahwa Faktor Individu Perempuan, KDRT sangat berpotensi lebih besar terjadi apabila sering bertengkar dengan pasangan. Faktor Pasangan, KDRT sangat berpotensi terjadi apabila pasangan kita atau kita memiliki hubungan dengan pasangan lain. Faktor Ekonomi, dapat memicu terjadinya tidak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan keluarga. Dalam kasus ini bahwa salah satu pemicu tetapi tidak diekpresikan secara langsung oleh isterinya melaikan menolak untuk mengambil uang di ATM karena masih mengurusi anak yang masih balita. Faktor Sosial Budaya, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga cukup besar namun tidak memengaruhi keputusan korban untuk melaporkan kekerasan yang diterimanya pada pihak kepolisian. Nomor putusan 121/Pid.Sus/2020/PN.Mnd. bentuk perlindungan yang diterima korban adalah dari tenaga medis dibuktikan dengan Visum Et Repertum No.B/287/VIII//2019/Rs.Bhay yang dibuat dan ditanda- tangani oleh Dokter Jeane Agu yang mengakibatkan luka memar. Pihak Kepolisian yang melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti awal tidak pidana dan melakukan penangkapan dan penahanan kepada tersangka. Pihak Hakim Pengadilan yang memberikan perlindungan berupa pelaksanaan penyidangan perkara dan mengadili bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.”

Perlindungan Tahanan yang Tewas yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitan dengan Hak Asasi Manusia

Indonesia is a country based on law which is obliged to respect, uphold and protect human rights guaranteed by the constitution with all the instruments of its state, including the police. The authority of the police that is vulnerable to human rights violations and acts of torture carried out by individual detainees who are in the cell or police officers who are mandated to guard. Now Perkap Number 4 Th 2105 on Nursing Care has provided a legal umbrella for police officers who emphasize to uphold human rights to protect detainees from acts of violence, there are two things namely prevention and protection, meaning that the police can minimize acts of violence that can occur whenever acts of violence with the rules that apply to the police as a prison guard in a detention house. Like the Case of Detainees killed in Subang Police Cells in 2108 perpetrators who were tortured by fellow detainees and left by police officers in which the police as having full authority over their responsibilities as guards prisoners who clearly violated Ham and neglected his duties. This researcher aims to find out the mechanism of Prisoner Care at Pekap No. 4 of 2015 on the Care of Prisoners and also to find out the Polri's Duties as authorities to protect Prisoners protected by Ham. The method used in this research is normative juridical, which is a method that studies and examines primary legal materials and secondary legal materials. By conducting a legal review through a literature study to obtain secondary data relating to legislation. With this research it is expected to be a material consideration regarding the Care of Prisoners in Indonesian criminal law. Abstrak. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang berkewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi dengan semua perangkat negara yang dimilikinya, termasuk kepolisian. Wewenang kepolisian yang rentan dengan pelanggaran HAM dan tindakan Penganiayaa yang dilakukan oleh oknum Tahanan yang berada di sel maupun oknum Polri yang diamanatkan untuk menjaga. Kini Perkap Nomor 4 Th 2105 tentang Perawatan Tahanan telah memberikan payung hukum bagi aparat kepolisian yang menekankan agar menjunjung tinggi HAM untuk melindungi Tahanan dari tindakan kekerasan , ada dua hal yaitu pencegahan dan perlindungan , artinya kepolisian dapat meminimalisir tindakan kekerasan yang dapat terjadi kapan saja tindakan kekerasan dengan aturan yang berlaku bagi Polisi sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan.. Seperti halnya Kasus Tahanan yang tewas di dalam SelPolres Subang Pada Tahun 2108 pelaku yang dianiaya sesama Tahanan dan dibiarkan oleh oknum Polisi yang mana Polri sebagai memiliki wewenang penuh atas tangguang jawab nya sebagai penjaga tahanan yang jelas melanggar Ham dan melakukan kelalalian terhadap tugas nya. Penelitin ini bertujun untuk mengetahui mekanisme Perawatan Tahanan pada Pekap No 4 Th 2015 Tentang Perawatan Tahanan dan juga untuk mengetahui Tugas Polri sebagai berwenang melindungi Tahanan yang di lindungi Ham . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dengan melakukan penelaahan hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mengenai Perawatan Tahanan dalam hukum pidana indonesia.

Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika oleh Anggota Kepolisian Ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Law enforcement against narcotics abuse has been widely carried out by law enforcement officials. This law enforcement is expected to be able as an antidote to the spread of narcotics trafficking. Although the Indonesian people already have laws on narcotics and psychotropics, in practice, law enforcement related to drug problems is still chaotic and ineffective. The ineffectiveness of the implementation of the law is due to the fact that the police who deal with narcotics problems are sometimes so low that they are often tempted to work with syndicates to get money. Law enforcement can be carried out using Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics Abuse and besides members of the Police who abuse narcotics can be charged with Article 114 paragraph (1) Subsider Article 112 paragraph (1), while Brigadier Devis will be charged under Article 131 of the Act Law No. 35 of 2009 concerning drug abuse. And members of the Police who commit crimes will be followed by a trial of the existing Police Professional Code of Ethics. Abstrak. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkotika. Kendati bangsa Indonesia telah memiliki undang-undang tentang narkotika dan psikotropika, dalam praktiknya, penegakan hukum yang terkait dengan masalah narkoba masih carut marut dan tidak efektif. Tidak efektifnya pelaksanaan undang-undang tersebut disebabkan oleh aparat kepolisian yang menangani masalah narkoba terkadang rendah sehingga sering tergiur untuk bekerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyalahgunaan Narkotika dan selain itu anggota Kepolisian yang menyalahgunakan narkotika dapat dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Subsider Pasal 112 ayat (1), sedangkan Brigadir Devis akan dijerat dengan Pasal 131 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika. Dan anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana akan diikuti dengan sidang Kode Etik Profesi Kepolisian yang ada.