Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Online Market Place Akibat Dampak Covid-19

Peningkatan pengguna online marketplace terus meningkat juga membuat meningkatnya tindak kejahatan, disisi lain lemahnya peraturan perlindungan hukum. Rumusan masalah yang diangkat yaitu Bagaimanakah kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen online marketplace berdampak covid-19?, Bagaimanakah implikasi hukum penyebaran covid-19 terhadap konsumen online marketplace? Penelitian skripsi ini dilaksanakan menggunakan tipe penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukan pelindungan hukum terhadap konsumen pada transaksi online marketplace belum efektif dilakukan karena didalam peraturan UUPK, UU ITE, UU Perdagangan, PP PSTE, dan PP PMSE, isi peraturannya tumpang tindih serta tidak kosisten perlu diselaraskannya peraturan tersebut. Diperlukam regulasi kebijakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kedepan, agar dapat melindungi konsumen, menyokong jalannya transaksi online marketplace. Maka memberikan referensi untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam rangka memperbaiki regulasi kebijakan perlindungan hukum terkait transaksi online; 1) Membenahi aturan perlindungan hukum, 2) Dalam membuat aturan perlu melibatkan pihak swasta, 3) Perlunya koordinasi yang baik antar institusi pemerintah, 4) Melakukan penyelesaian sengketa konsumen secara online dengan efektif memakai SiPENA.

Implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Satuan Gugus Tugas Covid 19 PT. Tatamulia Nusantara Indah Cabang Bali

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Pemerintah sangat konsentrasi penanggulangan virus ini. Guna memberantas penyebaran virus ini, Pemerintah mengeluarkan ’Kepres No 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). PT Tatamulia Nusantara Indah adalah salah satu perusahaan kontraktor terbesar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pelaksanaan dan memahami Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala serta upaya untuk menanggulangi dalam mengimplementasikan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang satuan gugus tugas Covid 19 di Perusahaan Kontraktor PT Tatamulia Nusantara Indah Cabang Bali. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Keputusan Presiden tentang Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 serta kendala yang dihadapi dan upaya penanggulangan dalam mengimplementasikan Keputusan Presiden di PT. Tatamulia Nusantara Indah cabang Bali sehingga dapat terlaksana sebagaimana yang telah diharapkan.

Fungsi Pengawasan Bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyaluran Kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Bagaimanakah fungsi pengawasan Bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta, Bagaimanakah tindak lanjut pengawasan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta? Penelitian dilakukan secara hukum normatif. Sumber bahan hukum primer dari peraturan perundang- undangan yang berlaku seperti UU Nomor 21 / 2011. Sumber bahan hukum sekunder dari literatur. Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian bahwa fungsi pengawasan bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sesuai Pasal 6 UU Nomor 21/2011 bahwa pengawasan Bank dilakukan untuk mendorong bank agar melaksanakan secara konsisten ketentuan perbankan dan mengacu pada prinsip kehati-hatian. Tindak lanjut pengawasan OJK dalam penyaluran kredit bagi BUMS bila terjadi kesulitan atau kredit macet maka OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia sebagai Lender of Last Resort untuk mengatasi permasalahan kesulitan bank tersebut guna menjaga stabilitas perbankan serta menjamin keamanan keuangan nasabah selaku konsumen.

Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat

Permasalahan yang sering terjadi kalangan masyarakat yaitu mengenai penganiayaan. Berdasarkan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarapura dengan Nomor: 67/Pid.B/20016/PN.Srp Sebuah kasus penganiayaan pernah terjadi. Adapun Rumusan Masalah yaitu: (1) Bagaimanakah pengaturan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan? (2) Bagaimana hakim memberikan sanksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang berakibat luka berat (studi kasus Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 67/Pid.B/2016/PN.Srp)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dengan menggunakan Pendekatan Undang-undang, Pendekatan Kasus, dan Pendekatan Konseptual. Sumber Bahan Hukum Primer dan Sekunder. Studi dokumen dan kepustakaan. Dengan mengkaji secara deskriptif. Pengaturan Tindak Pidana itu sendiri telah termuat dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) pada BAB XX. Berdasarkan Putusan Hakim dengan Nomor: 67/Pid.B/2016/PN.Srp terdakwa telah dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara. Dari segi aspek yuridis, aspek psikologis dan dari aspek sosiologis telah dipertimbang-timbangkan oleh Majelis Hakim saat akan menjatuhkan putusannya.

Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Sertipikat Gandadi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Besarnya pengaruh tanah terhadap kehidupan manusia, menjadikan Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah itu walaupun hak tersebut tetap dibatasi oleh kepentingan orang lain, masyarakat, dan terlebih lagi negara. Dari latar belakang dapat dirumuskan permasalah seperti 1). Bagaimanakah penyelesaian sengketa sertipikat ganda melalui mediasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? 2). Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam menyelesaikan sengketa sertipikat ganda di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klungkung? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan melakukan mendeskripsikan hukum sebagai law in action. Kebijakan negara atas kepastian jaminan kepemilikan tanah itu diperkuat dan diatur hak dan kewajibannya dalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) yang diterbitkan pada tahun 1960. Meskipun demikian, permasalah tanah tidak dapat luput dari kehidupan masyarakat. salah satu permasalah yang sering terjadi yakni adanya sertipikat ganda. Dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional memiliki peran penting untuk dapat menyelesaikannya.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan

Bagi penyandang disabilitas keleluasaan atas mobilitas menjadi hal penting, terkhusus pada perolehan layanan publik lewat perluasan aksesibilitas sehingga terhindarlah mereka dari diskriminsai sebab keutuhan perannya atas partisipasi pada kegiatan sosial. Penelitian ini ditujukan pada pembahasan perihal bagaimana bentuk proteksi hukum dan pelaksanaannya bagi warga kabupaten tabanan yang berkebutuhan khusus. Kemudian, ditargetkan pula pada riset ini perihal kondisi penyelenggaraan penjaminan hukum bagi mereka atas akses terhadap pelayanan public. Riset ini tergolong kepada kajian hukum empiris dimana dimanfaatkan bergumam pendekatan metodologis, antara lain sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Sementara, sejumlah data kajian yang terkumpul didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Didapati hasil pada akhir penelitian yakni berkenaan kepadaan ketetapan aturan yang membahas perlindungan hukum bagi warga disabilitas dimana pelingkupan hak asasi mereka telah terpenuhi pada pencantuman keberlakuan undang-undang terkait. Bagi penyandang disabilitas, ditemui sejumlah hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum atas akses layanan publik terdapat hambatan diantaranya ialah keterbatasan pada kesadaran orang tua dengan anak disabilitas dan anggaran pembiayaan, serta kurangnya profesionalisme sumber daya manusia pelaksananya. Terakhir, aturan yang dibentuk terkait perlindungan hak asasi penyandang disabilitas semestinya dijadikan peraturan kabupaten Tabanan.

Penyelesaian Wanprestasi Antara Bank dan Nasabah Melalui Mediasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar

Meningkatnya kepercayaan dan minat masyarakat untuk menggunakan jasa bank menimbulkan banyak terjadinya sengketa wanprestasi dimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dan peraturan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di bank diperlukan. Mediasi perbankan merupakan salah satu pilihan yang sering digunakan pihak bank untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi yang terjadi. Adapun rumusan masalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah di BPR Werdhi Sedana Gianyar? (2) Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi di BPR Werdhi Sedana Gianyar? Penelitian yang dipakai pada penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dan hasil penelitian kasus. Dalam hasil penelitian ini hal-hal yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu penurunan omset atau kebangkrutan yang menyebabkan debitur tidak mampu atau terlambat memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan atau ditetapkan. Penyelesaian wanprestasi yang digunakan BPR Werdhi Sedana Gianyar yaitu dengan cara preventif (pencegahan) dan represif dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tunggakan dan surat peringatan, apabila debitur masih belum melunasi kewajibannya jalan terakhir yang ditempuh yaitu dengan cara penyitaan.

Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Sepeda Motor Harley oleh Direktur PT. Garuda Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang dimana setiap wilayahnya terdapat kekayaan alam tersendiri. Keunggulan ini tidak dapat dimanfaatkan karena banyaknya oknum yang mengirim keluar daerah tanpa izin begitupun sebaliknya barang dari negara luar yang diselundupkan ke Indonesia hanya untuk menghindari dari pajak yang berlaku. 1) Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penyelundupan dalam hukum pidana di Indonesia? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban direktur PT. Garuda Indonesia yang melakukan tindakan penyelund upan sepeda motor mewah? Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan metode penelitian mengkaji berdasarkan bahan-bahan hukum, sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Contoh buruk kembali diperlihatkan oleh salah satu orang yang punya nama besar di Indonesia kasus penyelundupan oleh dirut garuda Indonesia menjadi gambaran betapa lemahnya hukum di Indonesia dan kejadian ini membuat pelaku dapat sanksi pid ana dan administratif.

Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa

Satwa yang harus dilindungi dimana mendapat suatu perlindungan oleh pemerintah. Yang dimana dalam hal ini membuat masyarakat tidak boleh berbuat tindakan-tindakan yang tidak benar dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini terhadap satwa dilindungi. Jika dilihat pada pasal 1 angka 1 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam disebutkan bahwa satwa tersendiri adalah binatang yang tumbuh dan hidup di darat, udara dan air yang memiliki sifat liar yang berbeda-beda, bahkan yang dipelihara oleh manusia ataupun hidup di alam bebas. Rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut bagaimanakah pengaturan hukum penyelundupan hewan satwa dan bagaimanakah sanksi pidana terhadap penyelundupan hewan satwa. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Diharapkan pemerintah dan masyarakat Indonesia khususnya untuk mau ikut melindungi serta memberantas orang-orang dalam hal perburuan hewan liar yang dilindungi, dimana hal tersebut bertujuan agar hewan langka yang ada disekitar kita tetap lestari.

Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Saksi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Perbuatan kebengisan kepada wanita menurut umum ialah kejadian yang banyak di alami oleh banyak wanita, Bahkan jika perbuatan kebengisan tersebut berlaku pada rumah tangga, lantaran kejadian tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap seperti kejadian keluarga yang di selesaikan menurut kekeluargaan. Hal ini menampakkan masih melimpah korban wanita kebingasan pada tempat tinggal menutup perkataan dan menyimpan masalah tadi rapat-rapat. Rumusan masalah yang di angkat yakni 1) Apa saja yang menjadi faktor-faktor pembawa terjadinya KDRT, 2) Bagaimana pelaksanaan kasus kepada perempuan sebagai saksi korban KDRT di PN Denpasar. Jenis pengkajian yang digunakan adalah tipe pengkajian empiris. Hasil pembahasan dari pengkajian ini adalah faktor-faktor pembawa terjadinya KDRT lantaran kurangnya komunikasi antara suami dan istri pada keluarga yang ialah penentu keharmonisan keluarga dan penerapan perlindungan hukum akan perempuan sebagai saksi korban kekerasan di dalam KDRT di PN Denpasar pada kebenaran dilingkungan telah bergerak sebagian efektif semacam segala sesuatu yang diatur pada garis hukumnya. Sehingga petugas penegak hukum dapat menyelesaikan masalah KDRT dengan baik sehingga bisa menerima perlindungan bagi perempuan sebagai korban KDRT.