Penerapan Metode Lean Six Sigma Dalam Upaya Rekrutmen Peserta PPU Badan Usaha: Study Kasus Proses Telemarketing Kantor Cabang Jakarta Selatan

Pandemi covid-19 selama tahun 2020 membuat capaian peserta khusus segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) mengalami penurunan, khususnya di kantor cabang Jakarta Selatan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan metode Lean Six Sigma dalam proses rekrutmen badan usaha di Kantor Cabang Jakarta Selatan penelitian kualitatif dengan data yang diperoleh berdasarkan pengamatan atau observasi, hasil wawancara, hasil pemotretan dilapangan, analisa dokumen dan catatan atau laporan dengan jenis penelitian kualitatif bersifat induktif, Metode Define, Measure, Analyze, Improve dan Control (DMAIC) digunakan dalam penelitian ini dengan hasil penerapan metode Lean Six Sigma dapat meningkatkan proses kegiatan rekrutmen peserta. Dari hasil penelitian yang didapat bahwa metode DMAIC terbukti dapat meringkas proses dan meningkatkan capaian peserta melalui telemarketing sebanyak 5.962 peserta. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan capaian kerja di bidang lainnya seperti kepesertaan, SDM umum dan pelayanan faskes.

Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap dan Persepsi Pemangku Kepentingan

Salah satu amanah dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah adanya pelayanan medis dan non-medis yang sama, tidak ada perbedaan, dalam rangka mencapai keadilan sosial. Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), keadilan ini diterjemahkan sebagai pelayanan kelas standar rawat inap untuk menggantikan tingkatan fasilitas akomodasi rawat inap yang saat ini berlaku. Memasuki tahun keempat implementasi Program JKN, amanah ini masih belum dapat terwujud. Untuk itu, studi ini berupaya menganalisis kemungkinan penerapan kelas standar rawat inap, termasuk menghitung ketersediaan tempat tidur di Indonesia untuk mendukung penerapan tersebut. Studi ini menggunakan mixed method di mana studi kuantitatif dilakukan melalui metode survei terhadap 520 responden peserta JKN yang pernah mendapatkan pelayanan rawat inap di rumah sakit. Studi kualitatif dilakukan melalui wawancara dan diskusi terarah pada pembuat kebijakan Program JKN. Hasil studi menunjukkan bahwa seluruh responden studi dari peserta maupun pembuat kebijakan mendukung penerapan kelas standar rawat inap dengan preferensi yang beragam. Meskipun demikian, disepakati bahwa diperlukan waktu setidaknya 5 tahun untuk memastikan penerapan kelas standar rawat inap dapat dilaksanakan dengan baik. Rumah sakit khususnya membutuhkan waktu untuk mempersiapkan sarana dan prasarana agar sesuai dengan ketentuan kelas standar rawat inap. Studi ini merekomendasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan kelas standar rawat inap. Tenggat waktu penerapan kelas standar rawat inap pada dokumen Peta Jalan Jaminan Kesehatan perlu direvisi, dilengkapi dengan beberapa regulasi tambahan dan sosialisasi yang intensif.

Pelayanan Prima Sebagai Upaya Pencapaian Loyalitas Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah suatu program yang diselenggarakan badan nonprofit yang independen, yang mana pembiayaan jaminan kesehatan dibayarkan dari iuran peserta. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan program JKN tersebut. Sebuah program jaminan sosial yang dalam perkembangannya memiliki perkembangan pesat dengan pencapaian kepesertaan sebanyak 70% dari total populasi hanya dalam jangka waktu 4 tahun. Perkembangan yang pesat dari program JKN tidak menutup adanya kekurangan yang ada, seperti kurang berkembangnya sistem pengelolaan data dan sistem pengelolaan informasi kesehatan yang berdampak pada tidak efektif dan tidak efisiennya pelayanan. Oleh karena itu, dibuatlah penelitian ini untuk mengukur sejauh mana respons peserta terhadap pelayanan administrasi peserta di kantor cabang dalam dimensi multi-RATER. Hasil penelitian menunjukkan respon positif dari peserta dengan nilai rata-rata dimensi tertinggi sebesar 94% pada dimensi Empathy. Dari hasil pengukuran tersebut diharapkan kedepannya melalui pembenahan pelayanan dapat diwujudkannya peserta yang loyal.

Pelayanan Primer yang Berkualitas: Sebuah Tinjauan Literatur

Penguatan pelayanan kesehatan primer telah digaungkan sejak lama oleh para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Namun demikian, implementasinya belum optimal. Salah satu tolok ukurnya adalah performa FKTP yang masih belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran dan rekomendasi guna mewujudkan pelayanan kesehatan primer yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data desk research (secondary data), serta proses triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data yang digunakan. Temuan penting dalam penelitian ini adalah secara umum Indonesia belum memiliki tata kelola yang komprehensif dalam setiap aspek yang termasuk dalam mata rantai penting yang diperlukan untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan primer. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembenahan secara bertahap dan berkesinambungan yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh stakeholder terkait.

Did The Horizontal Referral Policy in Indonesia Create Cost Savings?

Background: In Indonesia, the referrals to hospitals by Primary Care Providers (PCPs) is high. In 2018, more than 15 per cent of patients visiting PCPs were referred to hospitals, while the cost for outpatient visits reached 51.2 trillion rupiahs. As of September 2019, Indonesia’s Body of Social Security for Health of Indonesia (BPJS Kesehatan) enacted a horizontal referral policy. PCPs will refer patients to other PCPs with more resourced facilities. Objectives: To assess the impact of horizontal referral on hospital outpatient visits and how cost savings were made. Methods: This study is a non-experimental big-data analysis by observational descriptive method. Results: Data results were classified into two groups in order to separate data analysis affected by external COVID-19 pandemic factors. Group I consisted of data from September to December 2019 and group II consisted of data from January 2020 to October 2020. In data Group I, a total of 8.140 cases were referred horizontally and not referred to hospitals. Referral ratio decreased from 16,50% prior the policy enactment to 15,71% in December 2019. In data Group II, horizontal referral showed an increasing trend from January to October 2020 with 56.875 total cases being referred among primary care providers. Cost savings from September 2019 to October 2020 reached 25.891.347.236 rupiahs. Conclusions: The horizontal referral policy in Indonesia reduced the number of patients referred to hospitals, hence creating cost savings. It proposes collaboration among primary care providers, thus controlling unnecessary referrals to hospitals.

Uji Coba Penjaminan Kacamata di FKTP

Penjaminan alat kesehatan kacamata merupakan salah satu manfaat tambahan yag diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta JKN. Sejak implementasi program JKN, kasus kacamata makin meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya pelayanan kesehaan yang harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Selain peningkatan kasus, proses penjaminan yang tidak efektif juga memicu kenaikan beban biaya. Untuk mendapatkan pelayanan kacamata, peserta berkunjung ke FKTP, kemudian dirujuk ke FKRTL dan mendapatkan pelayanan kacamata di optik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Di setiap titik layanan, BPJS Kesehatan membayarkan biaya pelayanan kesehatan. Penjaminan tidak efektif berdampak pada pengeluaran yang tidak seharusnya sebesar Rp 153 miliar per tahun. Riset operasional ini dilakukan untuk mendapatkan alur penjaminan yang lebih efektif. Data diperoleh dari 26 kantor cabang BPJS Kesehatan selama kurun waktu Juli 2019 sampai Maret 2020. Perubahan proses bisnis memungkinkan peserta mendapatkan resep kacamata dari dokter di FKTP untuk selanjutnya mendapatkan kacamata di optik. Perubahan proses bisnis ini berdampak pada efisiensi sebesar Rp 4.8 miliar. Direkomendasikan BPJS Kesehatan untuk mengimplementasikan proses bisnis hasil riset di seluruh Indonesia.