IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KABUPATEN BOGOR (Studi Kasus Kecamatan Cibinong Dan Kecamatan Sukamakmur)

The importance of education for every citizen of Indonesia is to improve the quality of human beings with good character and morals, however, until now the problems regarding education are still not resolved. One of them is that the 9-year Compulsory Education policy is not evenly distributed throughout Indonesia, as happened in Bogor Regency which has guaranteed the implementation of compulsory education in all its regions, but there are still districts that have made the policy a success to date. This study aims to describe or describe the 9 Year Compulsory Education policy implemented in Bogor Regency, especially in Cibinong and Sukamakmur Districts. The method in this research is a descriptive method with a qualitative point of view. Regarding information retrieval techniques that researchers make using interviews, observation and documentation. Actions in data analysis are data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification and using the theory of policy implementation from George C. Edward III which includes communication, resources, disposition and bureaucratic structures. The results of this study show that the implementation of the 9-year compulsory education in Bogor Regency is not evenly distributed in every district. This is because the communication carried out to the community is still not optimal, there is still a lack of available resources, and it is not maximized in carrying out tasks and the support of the bureaucratic structure that is still not optimal.

KETERLIBATAN PREMAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2019 DI KOTA MAKASSAR

Preman ialah orang yang menggunakan bentuk kekerasan verbal maupun non verbal untuk mencapai tujuan, serta seringkali menggunakan kelompok. Penelitian ini bertujuan mengetahui keterlibatan preman pada pemilihan legislatif tahun 2019 di kota Makassar dan mengetahui bentuk keterlibatan preman pada Pemilu. Jenis penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan observasi dan wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Penelitian ini disajikan secara eksploratif dan memberikan informasi mendalam dengan gaya fenomenologi. Sumber data dalam penelitian yakni, yakni data primer dari observasi dan wawancara mendalam serta dokumentasi lapangan dan data sekunder dari telaah pustaka yang terkait dengan penelitian terkait, yaitu buku, foto, media massa dan sumber informasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan preman dalam pemilihan legislatif di Kota Makassar didasari atas empat hal yakni rasional instrumental, rasional nilai, tindakan afektif dan tindakan tradisional. Bentuk-bentuk keterlibatan preman pada pemilihan Pemilu tersebut yaitu memperlebar jaringan pemenangan, mobilisasi massa, mengawal basis suara dan mengintimidasi lawan politik. Secara garis besar keterlibatan preman didasari aspek tradisi, tekanan dan rasionalitas.

Model Inkremental : Evaluasi Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau

Model kebijakan inkremental merupakan model kebijakan yang bersandar kepada kebijakan sebelumnya dengan sedikit modifikasi. Program peningkatan kesempatan kerja adalah bentuk program hasil dari model inkremental yang tidak dimodifikasi. Rendahnya lapangan pekerjaan secure menjadi pokok perhatian dalam persoalan ketenagakerjaan dan target dari agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program peningkatan kesempatan kerja melalui evaluasi kebijakan sistematis melalui metode penelitian kualitatif dengan teknik analisa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukan bahwa model inkremental program peningkatan kesempatan kerja berorientasi kepada peningkatan skill individu dan tidak mampu menjawab persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja baru melalui penciptaan wirausaha baru, kemudian ditemukan tidak ada integrasi target program dengan target agenda tujuan pembangunan berkelanjutan Provinsi Riau.

Strategi Kelompok Nelayan dalam Mereduksi Politik Patron Klien di Kabupaten Maros

Kecamatan Bontoa merupakan daerah pesisir yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh penduduk nelayan. Pada masyarakat ini berlaku tatanan sosial yang sangat dipengaruhi oleh sistem kepemilikan material atau sumber daya ekonomi dari sektor kelautan yang menjadi sumber penghasilan utama mereka. Sumber daya tersebut meliputi modal dan alat tangkap yang hanya dimiliki oleh segelintir nelayan. Hal tersebut sebagai faktor utama lahirnya pembagian kerja yang berdampak pada stratifikasi sosial di dalam kehidupan masyarakat nelayan setempat. Nelayan yang tidak memiliki alat tangkap disebut sawi, bekerja pada nelayan yang memiliki alat tangkap disebut punggawa. Sistem ini telah berlangsung secara turun temurun. Terjadi hubungan timbal balik yang saling tergantung satu dengan lainnya. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak sejajar. Punggawa memiliki posisi sebagai patron dan nelayan pekerja sebagai klien. Punggawadi Kecamatan Bontoa merupakan tokoh kuat yang pengaruhnya hampir menyamai pengaruh seorang bangsawan pada masa lalu. Dalam kegiatan elektoral pengaruh punggawa ini dimanfaatkan secara maksimal oleh aktor politik yang berkontentasi memperebutkan kursi kepala daerah. Sebagian nelayan menyadari bahwa hubungan ini tidak sehat karena menciptakan ketergantungan secara ekonomi, sosial, dan bahkan politik. Sebab itu, berusaha menciptakan budaya demokrasi melalui kelompok nelayan.

PENATAAN PASAR TRADISIONAL BERDAYA SAING DI KOTA MAKASSAR

Tata Kelola Pasar Tradisional di Kota Makassar masih terkesan semraut kumuh dan becek sehingga pasar tradisional tidak mampu bersaing dengan perkembangan pasar modern. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Tata Kelola Pasar Tradisional Berdaya Saing di Kota Makassar dari aspek perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui, wawancara, observasi, telaah dokumen. Wawancara mendalam terhadap informan penelitian dilakukan untuk menggali informasi terkait permasalahan pokok penelitian. Selanjutnya observasi dilakukan terhadap kondisi Pasar Pa’Baeng-Baeng, Pasar Toddopuli, Pasar Terong dan telaah dokumen dengan melakukan kajian mendalam dokumen laporan, peraturan-peraturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola pasar tradisional di Kota Makassar ditinjau pada aspek perlindungan pasar tradisional belum berjalan dengan efektif. lokasi usaha atau pasar yang sulit diakses sehingga pedagang kadangkala lebih memilih berjualan di pinggir. Selain itu, juga disebabakan karena masih lemahnya keberpihakan pemerintah daerah terhadap para pedagang di pasar tradisional. Sementara pada aspek pemberdayaan pasar tradisional juga belum berjalan dengan efektif. Hal ini ditandai dengan masih rendahnya pembinaan yang dilakukan oleh pihak PD Pasar Makasasr Raya terhadap para pedagang. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan agar pihak PD Pasar Makassar Raya perlu mengidentifikasi ulang terkait dengan kebutuhan pengelola yang akan ditempatkan pada setiap pasar. Selanjutnya dengan pembangunan gedung yang layak dan penyediaan lahan parkir serta menata ulang konsep penataan posisi lods sehingga tidak ada lagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan pelataran. Sistem kerja pegawai terutama petugas kebersihan perlu diubah agar bekerja setiap 2 jam untuk membersihkan area.

STRUKTUR PEMBENTUK PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT MAMUJU TENGAH DALAM MEMBERIKAN DUKUNGAN TERHADAP ARAS TAMMAUNI PADA PILKADA TAHUN 2015

This paper describes the structure forming voting behavior Central Mamuju community in providing support to Aras Tammauni. Structures that shape the behavior of the public choose the reciprocation, emotional, traditions, and economic capital. By using qualitative research methods, this study shows that people give support to Aras Tammauni as a form of payment for services Aras Tammauni, especially the migrants Mamuju Central, from the first set foot in Mamuju Middle society homesteader got a lot of help from Aras Tammauni form economic and security needs. Another aspect is the old ideas (conservatively) Central Mamuju original community of the status of nobility attached to Aras Tammauni, indigenous people believe in Aras Tammauni as heir to the heroism inherited from his father and grandfather Daen Tammauni na Maccerinnai. In addition to having the status of nobility, Aras Tammauni also known by the public as a person who is friendly and humorous, people never hesitate to communicate or ask for help against Aras Tammauni, with a friendly personality and humorous as it can change the emotional connection people with Aras Tammauni that should hesitate because nobility status to be close. Finally, the economic capital Aras Tammauni donated in social activities and to assist the needs of life, the economic capital transmission becomes eligibility for Aras Tammauni moral because society considers such actions are a reflection of the generous and morals.

Analisis Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019

Desa dituntut untuk dapat memanfaatkan dana desa sebaik dan semaksimal mungkin. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran dana desa mencapai Rp 257 triliun sejak 2015 hingga 2019. Total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama 5 tahun tidak pernah mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa di Indonesia pada tahun 2018. Kalimantan Barat memiliki 14 Kabupaten/Kota. Alokasi dana desa khususnya untuk Kabupaten Sambas berjumlah 204.977.785 (dalam ribu rupiah) atau sebesar 204 Milyar Rupiah. Alokasi dana desa untuk Kabupaten Sambas sebesar 0,3% dari jumlah alokasi nasional. Desa Sebunga merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Pemanfaatan Dana Desa telah dilaksanakan di Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga, Kecamatan Sajingan Besar Tahun 2019.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi, dan analisis data. Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan dokumen-dokumen yang diperoleh dari Desa. Jumlah pendapatan Desa Sebunga Tahun 2019 berjumlah 1.414.324.377,00. Jumlah pendapatan dari Dana Desa adalah sebesar 918.324.585,00. Anggaran belanja pada realisasi pendapatan dan belanja sebesar 918.324.599,00 dan sebesar 879.446.700,00 pada realisasi belanja yang digunakan untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada realisasi pendapatan dan belanja desa Sebunga Tahun 2019 sebesar Rp 38.877.899,00.Pemanfaatan dana desa di Desa Sebunga telah digunakan untuk 30 kegiatan. Kegiatan tersebut terkelompok dalam 5 Bagian dan 9 Sub Bagian.

MELALUI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT: TINGKATKAN KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN

Pemerintah memiliki tugas utama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. sebagaimana tertuang dalam “PembukaanuuUndang-Undang Dasar 1945”, diartikan secara mendalam dan menyeluruh bahwa melalui pendidikan setiap warga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari tingkat terendah hingga ketingkat pencapaian tertinggi. Survei Kepuasan Masyarakat merupakan media untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pemerintah dalam bidang Pendidikan. Penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang menggunakan metode survei dengan pengukuran skala Likert. Skala Likert merupakan skala psikometrik untuk dipergunakan dalam mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik yang biasanya digunakan dalam riset berbentuk survei. Responden dalam penelitian ini merupakan pengguna pelayanan publik dalam bidang pendidikan di Kabupaten Bintan. Melalui survei ini diketahui bahwa nilai kesenjangan pelayanan yang diberikan dan ekspektasi atau harapan penerima layanan dalam Bidang Layanan Pendidikan yang diselenggaran Pemerintah Kabupaten Bintan secara keseluruhan unsur yang dinilai memperoleh klasifikasi baik dengan nilai GAP berada di kisaran 0,8- 0,99.

Implementasi Kebijakan Program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Di Puskesmas Sinar Baru Pada Tahun 2018

Penelitian ini membahas tentang Implementasi kebijakan program Posbindu PTM di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018. Program Posbindu PTM merupakan salah satu program pemerintah Kabupaten Bangka dalam menanggapi masalah Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Sinar Baru. Adanya program Posbindu PTM ini bertujuan untuk menurunkan persentase Penyakit Tidak Menular (PTM). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan trianggulasi. Teori yang digunakan yaitu teori Jones dalam Widodo (2007:89-96) yang terdiri dari dimensi organisasi, dimensi interprestasi dan dimensi aplikasi serta untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, peneliti menggunakan teori Edward III dalam Nugroho (2017:747) yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa para pelaksana Program Posbindu PTM personil kurang lengkap dan mempunyai tugas rangkap. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi sangat mempengaruhi implementasi kebijakan program Posbindu PTM di Puskesmas Sinar Baru pada tahun 2018.

STRATEGI PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG DI DESA KELANIR KECAMATAN SETELUK KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2017

Sebagai upaya membangun kebersamaan bagi masyarakat, maka pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat menerapkan sebuah kebijakan dalam wujud Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR). Program ini diharapkan mampu memberikan sebuah perubahan terhadap kehidupan masyarakat yang sudah dilaksanakan di 57 desa sejak tahun 2016 dan salah satunya adalah Desa Kelanir Kecamatan Seteluk melalui kegiatan Pembangunan Jamban, Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Bariri Tani, Bariri Ternak, Pariri Lansia dan Pariri Disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang PDPGR dan juga untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi Strategi pemerintah dalam penerapan PDPGR di Desa Kelanir. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Strategi PDPGR di Desa Kelanir mampu membangun kebersamaan daam meningkatkan kesejateraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR, namun dalam pelaksanaanya dipengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di Desa Kelanir tidak berjalan optimal dikarenakan tidak adanya sosialisasi program kepada masyarakat, rendahnya kaulitas agen Pemberdayaan PDPGR Desa Kelanir sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya Structure Operational Procedure (SOP) sejak tahun 2016 yang dijadikan pedoman pelaksanaan program.