Legal Protection Effort towards Mark Owner from the Share-in Jar Cosmetic Trade

This study aims to analyze and understand the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade and the legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade. The type of legal research used in this study is a normative juridical legal research method. The data collection in this study was conducted through a literature study from the laws and regulations, journals, research results, and books. The data analysis used in this research is the descriptive analysis method. The results of the study show that the legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade can be carried out through preventive and repressive legal protection efforts. Legal protection efforts are preventively carried out by registering the mark to get legal protection as a legal mark owner. Repressive legal protection efforts for trademarks can be done by litigation dispute resolution and non-litigation dispute resolution. The legal consequences for business actors who do share-in jar cosmetic trade are compensate for damages and/or ceasing all acts related to mark use. Therefore, it is recommended to the mark owner to provide cosmetics with trial or sample sizes. In this case, so that consumers try first about their compatibility with these cosmetics. On the other hand, business actors doing share-in cosmetic jar trade must make a license agreement with the mark owner. Furthermore, the government needs to include criteria for violations of right on mark in laws and regulations. This is purpose to increase legal protection towards the mark owner from the share-in jar cosmetic trade in the future.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam Kerangka Penegakan Hukum Pidana Perpajakan di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak dalam kerangka pemberantasan tindak pidana perpajakan ditekankan sebagai penyidik utama. Kedudukan tersebut sebagaimana berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 sebagai lex specialis derogat legi generalis terhadap UU No. 8 Tahun 1981. Adapun beberapa pergesekan antara PPNS DJP dengan instansi lainnya dapat dilihat dalam beberapa kasus. Misalnya kasus PPNS DJP Kanwil Sumbar-Jambi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri, serta kasus restitusi pajak Mobile 8 yang ditangani oleh Penyidik Kejaksaan. Salah satu faktor penyebab gesekan tersebut adalah perbedaan budaya organisasi masing-masing instansi terkait. Oleh karena itu, disarankan agar setiap institusi harus memahami dengan seksama apa fungsi utamanya dalam menangani tindak pidana perpajakan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan potensi overlapping antar institusi yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Perbedaan budaya antar institusi yang menghasilkan egosentrisme harus dikesampingkan. Salah satu solusi terkait egosentrisme adalah setiap instansi terkait membuat kerjasama dengan melalui MoU sehingga setiap institusi terkait dapat saling memahami budaya antar organisasi.

Perkembangan dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada Masa Pandemi Covid-19

Penyebaran Covid-19 diprediksi akan membentuk regulasi-regulasi dengan ragam jenis dan hierarki, berpotensi memundurkan semangat penyederhanaan regulasi. Disamping itu, penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan kejenuhan publik. Disamping itu hukum administrasi menjadi urgen dan berkembang sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan instrumen hukum administrasi dalam pembentukan kebijakan publik, serta menganalisis perkembangan dan urgensi hukum administrasi sebagai alternatif kebijakan pemerintah pada masa pandemi Covid-19. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-yuridis dengan spesifikasi bersifat deskriptif-analitis. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Kesimpulan penelitian ini adalah, sejak penetapan UU No. 2 Tahun 2020, hukum administrasi berkembang cepat selama pandemi Covid-19 berdasarkan beberapa indikator. Saran dalam penelitian ini adalah perlu dibentuk instrumen hukum yang materi muatannya berlaku sekali selesai agar tidak terjadi residu aturan.

Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain

Salah satu resiko yang harus disikapi oleh perbankan adalah tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dimana nantinya nasabah tidak mengetahui bahwa saldo di rekeningnya telah habis karena telah terjadi penarikan menggunakan kartu ATM hasil kloning. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, dan perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis, dipolarisasi, dikategorisasi dan dikelompokkan sesuai dengan alur pembahasan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, diatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1960 dan UU No. 19 Tahun 2016. Akan tetapi, tindak pidana transaksi illegal menggunakan kartu ATM milik orang lain, belum diatur secara tegas di Indonesia apabila dibandingkan dengan Singapura dan Jepang. Adapun perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai korban tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM hasil kloning, dapat diketahui berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain UU No. 21 Tahun 2011, PBI No. 16/1/PBI/2014, POJK No. 1/POJK.07/2013, serta POJK No. 18/POJK.07/2018. Selain berdasarkan peraturan perundang-undangan, Dengan dasar kesimpulan tersebut, diharapkan secara tegas dapat dibentuk Undang-Undang tentang tindak pidana transaksi ilegal. Selain itu, Bank selaku PUJK harus membuat kebijakan penggunaan kartu ATM dengan teknologi chip implant, serta penerapan OTP sebagai autentikasi dua faktor (two-factor authentication) kepada para nasabahnya, sehingga risiko tindak pidana transaksi ilegal menggunakan kartu ATM milik orang lain dapat diminimalisir.

Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat deskriptif. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum dilakukan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur dari setiap sistem hukum, sehingga dapat menjadi alternatif dalam menyikapi persoalan-persoalan tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menganut civil law system sebagai warisan dari Belanda. Akan tetapi, tidak ada lagi negara yang murni menganut civil law system atau common law system. Perpaduan antara civil law system dan common law system di Indonesia disertai pula dengan perpaduan antara unsur hukum agama dan hukum adat. Hal ini dapat diketahui dari aspek perbandingan hukum terkait pembentukan pasal penghinaan terhadap peradilan, perzinahan, dan santet dalam RKUHP Indonesia. Tindak pidana penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court dirumuskan dalam Pasal 302-325 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari common law system. Tindak pidana perzinahan dirumuskan dalam Pasal 418 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan dari hukum agama yang ditransformasikan ke dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system. Tindak pidana delik santet dirumuskan dalam Pasal 252 RKUHP, dimana muatan dari Pasal tersebut merupakan perpaduan antara sistem hukum adat dengan sistem hukum agama yang berusaha diterapkan ke dalam sistem hukum Indonesia. Olehnya itu, disarankan agar peran perbandingan hukum dalam menelaah proses pembaharuan hukum harus terus dilakukan, sehingga sistem hukum di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum bagi para terdakwa atau terpidana sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Adapun upaya hukum biasa, meliputi perlawanan, banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa, meliputi pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali. Upaya hukum juga merupakan manifestasi dari fungsi hukum, dimana untuk melindungi manusia dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu baik jiwa dan raga maupun hak individu yaitu hak asasinya, hak kebendaanya, maupun hak perorangannya. Disarankan agar baik aparat penyelenggara hukum maupun masyarakat, khususnya para pelaku tindak pidana agar memahami hak dan kewajiban yang telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 3 Tahun 2009, dan UU No. 48 Tahun 2009 terkait perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan sistem peradilan pidana Indonesia.

Eksistensi Kedaulatan Rakyat dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan lebih lanjut tentang pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu, serta pertentangannya dengan konsep kedaulatan rakyat. pendekatan normatif, yang dimana bukan hanya mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan semata, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas, yaitu sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis hermeneutik dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem Pemilu di Indonesia bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat. Adapun penerapan sistem khususnya pada Pemilu 2024, patut mempertimbangkan sistem Campuran sebagai alternatif dari sistem Representasi Proporsional yang selama ini diterapkan pada Pemilu di Indonesia. Selanjutnya, dibutuhkan formulasi khusus dimana Partai Politik Peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai pada pilihan untuk meniadakan parliamentary threshold (ambang batas perolehan suara 0%). Hal ini akan menjadi jalan tengah atas kebutuhan pencapaian proporsionalitas sistem Pemilu, sebagai bentuk akomodasi suara pemilih serta kepastian hukum atas kedaulatan rakyat, serta kebutuhan menciptakan sistem Presidensialisme yang semakin efektif di masa yang akan datang

Pembatalan Akta Hibah di Pengadilan Negeri Pematangsiantar: Kajian Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Pms

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pemberi hibah yang melakukan pembatalan hibah; akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah; serta untuk menganalisis kesesuaian Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dan studi dokumen. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberi hibah memiliki beberapa hak sebagaimana berdasarkan Pasal 1669, Pasal 1671, dan Pasal 1672 KUHPerdata. Pemberi hibah juga dapat menarik kembali pemberiannya, jika penerima hibah tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam akta hibah atau hal-hal lain, sebagaimana berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdata. Selanjutnya, akibat hukum terhadap penerima hibah yang kepadanya terjadi pembatalan hibah ialah pengembalian objek hibah dalam keadaan semula sebelum dibuat perjanjian, sebagaimana berdasarkan Pasal 1691 KUHPerdata, dan disertai putusan yang berketetapan hukum tetap. Adapun mengenai Putusan PN Pematangsiantar No. 33/Pdt.G/2019/PN.Pms, dapat disimpulkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Marine Pollution Ditinjau dari Perbandingan Praktik Negara Terhadap Instrumen Hukum Internasional

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai strategi beberapa negara, serta menganalisis keberlakuan instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dimana jenis dan sumber data yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya, sumber data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi, klasifikasi dan sistematisasi sesuai permasalahan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara menelaah sumber ataupun bahan hukum tertulis. Hasil telaah tersebut diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi yang sistematis, gramatikal, dan, teleologis. Hasil penelitian menguraikan bahwa strategi dalam menyikapi marine pollution, terdiri dari empat negara, antara lain Australia memilih untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait lingkungan di laut. Indonesia memilih untuk membuat payung hukum serta mendorong pemanfaatan sampah plastik sebagai campuran aspal. Amerika memilih untuk memprioritaskan peraturan perundang-undangan, antara lain Public Law Nomor 92-500 Tahun 1972 tentang Federal Water Pollution Control Act Amendments of 1972 dan Public Law Nomor 109-449 Tahun 2006 tentang Marine Debris Research, Prevention, and Reduction Act. Jepang melalui Kementerian Lingkungan Hidup memilih untuk melakukan pembersihan di lautan, serta memberlakukan kepada masyarakat terkait daur ulang sampah. Lebih lanjut, instrumen hukum internasional dalam menyikapi marine pollution, antara lain Protocol 1996 dan UNCLOS, serta Protocol MARPOL. Protocol 1996 dan UNCLOS saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, namun sebagian belum meratifikasi Protocol MARPOL sebagai bagian dari pelaksana Protocol 1996. Adapun saran-saran dalam menyikapi marine pollution secara umum, antara lain pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat internasional agar membentuk kepeduliannya terhadap lingkungan laut. Kedua, meratifikasi instrumen hukum internasional terkait marine pollution sehingga terjadi sinkronisasi dan harmonisasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh masyarakat internasional. Dengan demikian, strategi mengatasi marine pollution dapat diatasi melalui keterhubungan antara perbandingan praktik negara dan instrumen hukum internasional.

Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

This study aims to analyze the status of dual citizenship in terms of Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia. This research uses normative legal research methods. Normative legal research is research conducted by conducting a study of statutory regulations, namely Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia, whether it is relevant to be applied to a legal problem. The legal problem in this study is the citizenship status of Gloria Natapradja. In 2016, Gloria Natapradja was dismissed as an official of the Heirloom Flag raiser after having French citizenship, who followed the citizenship of her biological father. After conducting research, it is known, the state has an obligation to protect the rights of citizens. The state should pay attention and protect citizens regarding the status of citizens. The problems experienced by Gloria Natapradja, because citizenship status can be seen as not yet the maximum role of the government to protect citizens. The issue of citizenship in Gloria Natapradja requires the government to review the regulation of citizenship status as regulated in Law Number 12 of 2006 on Citizenship of the Republic of Indonesia.