Penyelesaian perkara pada jalur litigasi yang cenderung lambat ditambah dengan penumpukan perkara, didukung dengan banyaknya celah atau kekurangan pada undang-undang partai politik, khususnya terkait penyelesaian perselisihan internal partai. Banyaknya permasalahan tersebut mengharuskan setiap individu yang terlibat untuk mengambil tindakan progresif dengan melampaui peraturan tersebut. Tindakan progresif yang dimaksud salah satunya melalui jalur non-litigasi yakni mediasi. Mediasi dilaksanakan dengan musyawarah mufakat, dengan melibatkan rakyat didalamnya, atau lebih tepatnya tokoh masyarakat yang dirasa netral. Terlepas hal itu merupakan sengketa internal partai, namun rakyatlah yang memiliki andil di dalam setiap roda kehidupan partai politik di dalam sistem demokrasi. Kemudian ada beberapa cara yang bisa ditempuh dalam rangka penyelesaian perselisihan internal partai politik, selain mediasi tadi, ada tiga sistem penunjang untuk mencegah potensi buruk yang ditimbulkan akibat gejolak internal partai. Pertama, melalui mekanisme internal yang menjamin demokratisasi melalui partisipasi anggota partai politik tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, melalui mekanisme transparansi partai melalui rakyat di luar partai yang dapat ikut-serta berpartisipasi dalam penentuan kebijakan yang hendak diperjuangkan melalui dan oleh partai politik. Ketiga, menjamin kebebasan berpikir, berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai.The settlement of cases in litigation pathways that tend to be slow coupled with the accumulation of cases, supported by the many gaps or shortcomings in the laws of political parties, especially related to the settlement of internal party disputes. The number of these problems requires every individual involved to take progressive action by exceeding these regulations. The progressive actions that are meant by one of them through non-litigation means mediation. Mediation is carried out through consensus deliberations, involving the people in it, or more precisely the community leaders who are perceived as neutral. Apart from that it is an internal party dispute, but it is the people who have a share in every wheel of the life of a political party in a democratic system. Then there are several ways that can be pursued in order to resolve internal political party disputes, in addition to the mediation, there are three support systems to prevent the bad potential arising from internal party turmoil. First, through an internal mechanism that guarantees democratization through the participation of members of the political party in the decision making process. Second, through the mechanism of party transparency through people outside the party who can participate in the determination of policies that are to be fought for through and by political parties. Third, guarantee the freedom of thought, opinion and expression, as well as the freedom to gather and organize peacefully.
MODEL REKRUTMEN POLITIK CALON ANGGOTA LEGISLATIF OLEH PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SIDOARJO