KATEGORISASI KEJAHATAN AGRESI ATAS TINDAKAN PENGGUNAAN KEKERASAN NEGARA PERANCIS PADA KONFLIK REPUBLIK MALI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 173
Author(s):  
Nadia Maulida Zuhra
Keyword(s):  

Hukum internasional telah mengatur sejumlah mekanisme penyelesaian sengketa antar negara di dunia yang mengharuskan cara-cara damai sebagai pendekatan utama. Namun apabila penyelesaian sengketa secara damai tidak tercapai dapat pula digunakan cara-cara kekerasan atau tindakan menggunaan kekerasan (use of force) terhadap negara yang bersangkutan, akan tetapi terbatas hanya untuk beberapa alasan tertentu atas legitimasi Dewan Keamanaan PBB. Hal tersebut tergambarkan pada tindakan penggunaan kekerasan Negara Perancis dalam Konflik Republik Mali yang menyebabkan 5 (lima) warga sipil termasuk anak-anak diantaranya tewas, sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan agresi. Oleh karena itu tolak ukur pembolehan limitatif akan penggunaan kekerasan yang dimaksud menjadi hal yang cukup krusial bagi pertimbangan negara dalam mengambil tindakan intervensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan tindakan use of force yang dilakukan oleh Negara Perancis terhadap Republik Mali sebagai suatu kejahatan agresi dan akibat hukum terhadap negara pelaku kejahatan agresi.

2007 ◽  
Author(s):  
Brandon D. Riley ◽  
Donna M. Desforges

2016 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 116
Author(s):  
Menent Savas Cazala

This study focuses on the establishment of the force intervention brigade in the Democratic Republic of the Congo as an offensive armed force into the equation of peacekeeping and on the paradox related to legal, military and political issues. Introducing an overtly offensive combat force will confront controversial implications for UN peacekeeping’s basic principles regarding the use of force, consent of the host country and impartiality. The intervention brigade changed unprecedentedly the boundaries of peacekeeping while creating an environment of hesitation and reluctance in spite of successful actions and its renewed mandate since 2013.


2016 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 116
Author(s):  
Menent Savas Cazala

This study focuses on the establishment of the force intervention brigade in the Democratic Republic of the Congo as an offensive armed force into the equation of peacekeeping and on the paradox related to legal, military and political issues. Introducing an overtly offensive combat force will confront controversial implications for UN peacekeeping’s basic principles regarding the use of force, consent of the host country and impartiality. The intervention brigade changed unprecedentedly the boundaries of peacekeeping while creating an environment of hesitation and reluctance in spite of successful actions and its renewed mandate since 2013.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document