scholarly journals Model pendampingan dinas sosial dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 61-73
Author(s):  
Abu Nawar ◽  
Joko Setyoko
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Social Service ◽  
Child Protection ◽  
Research Method ◽  
Population Control ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Violence Against Children ◽  
The Social ◽  
Victims Of Violence

The purpose of this research is to find out the assistance model of the Social Service for Population Control for Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The method used in this study is a qualitative research method that is descriptive in nature. The informant selection technique used by researchers in this study is to use a purposive sampling method (sampling technique with certain considerations). The results of this study indicate that the Mentoring Model conducted by the Social Service is a form of assistance in the form of budgets and policies, but for the implementation of direct assistance to children as victims of violence carried out by the Integrated Service Center for Empowering Women and Children (P2TP2A), some assistance is carried out by P2TP2A against child victims of violence, namely medical assistance, psychological assistance, and juridical assistance. Some of the obstacles experienced by the Social Service Population Control Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in reducing the level of violence against children in Bungo District, including the lack of community and parental knowledge about violence against children and the lack of community participation in reporting incidents of violence in children. The Efforts of the Social Service for Population Control of Family Planning for Women's Empowerment and Child Protection (Dinsos P2KBP3A) in overcoming obstacles to reducing the level of violence against children in Bungo District, including increasing socialization to the community and providing safe houses.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pendampingan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan yang digunakan yaitu menggunakan metode purposive sampling (teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Model pendampingan yang dilakukan Dinas Sosial merupakan pendampingan dalam bentuk anggaran dan kebijakan, namun untuk pelaksanaan pendampingan secara langsung terhadap anak sebagai korban tindak kekerasan dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Beberapa pendampingan yang dilakukan P2TP2A terhadap anak korban kekerasan yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan yuridis. Adapun hambatan yang dialami Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah minimnya Pengetahuan masyarakat dan orang tua tentang Kekerasan terhadap anak dan minimnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian tindak kekerasan pada anak. Upaya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P2KBP3A) dalam mengatasi hambatan untuk menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bungo, diantaranya adalah meningkatkan intensitas sosialisasi kepada masyarakat dan penyediaan rumah aman ramah anak.

scholarly journals Strategi DP3AP2KB dalam Memberikan Perlindungan dan Pencegahan Korban Sodomi Siswa Sekolah Dasar di Kota Padang

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Anggun Anggun ◽  
Aldri Frinaldi
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Physical Violence ◽  
Population Control ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
School Students ◽  
Sexual Crimes ◽  
Violence Against Children ◽  
The City

As many as 56.46% of cases of violations of children's rights are sexual crimes and the rest is physical violence and child abuse. This research uses descriptive qualitative research case. Informants in this study were determined by purposive sampling, several research informants namely the Head of the Protection of Women's Rights and Child Protection in the Office of the Women's Empowerment Office for Child Protection, Population and Family Planning Control and the Office of Education for violence against children in the context of sexual violence every year is always increasing. The results of this study indicate that the strategies and efforts of the Women's Empowerment Office for Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB) in providing protection and prevention of sodomy victims to elementary school students in the city of Padang can be said to be quite good and but not yet comprehensive in minimizing cases. The strategies used by the P3AP2KB Office have generally been planned and ordered according to stages. However, the strategy used was not optimal due to the inaccurate targeting of the strategy used by the Padang City P3AP2KB Office.

scholarly journals ANALISIS SWOT PADA PENANGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 27-41
Author(s):  
Rendy Adiwilaga ◽  
Yani Alfian
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Swot Analysis ◽  
Population Control ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Cultural Transition ◽  
Violence Against Children ◽  
The People ◽  
Women Violence

ABSTRAK   Disamping kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak juga masih menjadi permasalahanpelik di tengah masyarakat Kabupaten Bandung sebagai wilayah satelit kota yang memiliki transisi kebudayaan yang dinamis. Dalam peneltian ini,penulis menggunakan Analisis SWOTsebagai upaya menggalikondisi existing pemerintah daerah menyikapi kasus kekerasan terhadap anak.Analisis SWOT sendiri digunakan sebagai alat analisis yang berfungsi menggali pemahaman komprehensif mengenai kondisi internal DP2KBP3A sebagai pelaksana utama pengentasan kekerasan terhadap anak. Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif yang bermaksud untuk memahami informasi deskriptif yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian di lapangan dilihat dari pisau analisis SWOT bahwa dengan Strengths (kekuatan) yang dimiliki DP2KBP3Ahanya pada tataran program rutin sosialisasi pada masyarakat/warga mengenai kekerasan pada anak yang diharapkan dapat sedikitnya mengurangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung meskipun masih adanya Weaknesses (Kelemahan) pada DP2KBP3A yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu jumlah pegawai Dinas sendiri secara kuantitatif bahkan kualitatif. tapi Dinas masih memilikiOpportunities (Peluang) dalam menanggulangi kekerasan pada anak di Kabupaten Bandung yaitu dengan masyarakat yang mulai pro-aktif dalam pelaporan kekerasan anak.Threats (Ancaman) yaitu faktor tidak menguntungkan pada petugas Dinas contohnya ada penolakan dari sebagian masyarakat/warga lain yang menolak sosialisasi yang di lakukan petugas Dinas dan sulitnya merubah pola pikir mereka dalam mendidik anak dengan benar.   Kata Kunci: Strategi, Kekerasan pada Anak, SWOT     ABSTRACT Apart from violence against women, violence against children is still a polemic in the people of Bandung Regency as a satellite city area that has a dynamic cultural transition. In this study, the authors used a SWOT analysis in examining local government strategies in responding to cases of violence against children. The method used is the qualitative research method which intends to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation, action, and so on, holistically and with a special natural context and by utilizing various scientific methods. The results of the research in the field can be seen from the blade of the SWOT analysis that with the Strengths ofthe Officefor Family Planning Population, Women's Empowerment and Child Protection, only at the level of socialization to the community / residents regarding violence against children, which is expected to at least reduce violence against children in the district. Bandung, although there are still Weaknesses in the Office of Population Control for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection, namely the lack of Human Resources (HR), namely the number of Dinasemployeesthemselves quantitatively and evenqualitatively. but the Agency still has Opportunities (Opportunities) in overcoming violence against children in Bandung Regency, namely with the community starting to be pro-active in reporting child abuse. Threats are unfavorable factors for Dinas officers, for example, there is resistance from some of the community / other residents who refuse the socialization carried out by Dinas officers and the difficulty in changing their mindset in educating children properly.   Keywords: Strategy, Violence in Children, SWOT

scholarly journals Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya

2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 48-56
Author(s):  
Mita Sari ◽  
Wahyu Wahyu ◽  
Bachruddin Ali Achmad
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Population Control ◽  
Women's Empowerment ◽  
City Government ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Community Based ◽  
The People ◽  
Planning Office ◽  
The City

The purpose of this study was to find out, explain how the implementation of an integrated community-based child protection program, as well as the factors that support and inhibit integrated community-based child protection programs. This research was conducted at the Department of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, Child Protection in Palangka Raya City using qualitative methods. The results of this study indicate that the Implementation of the Community Based Integrated Child Protection Program (PATBM) in the Department of Population Control and Family Planning, Women's Empowerment, Child Protection in Palangka Raya City includes the integrated community-based child protection program that has been running and on target, a community-based integrated child protection program is useful and accepted in the City of Palangka Raya, during the implementation of an integrated community-based child protection program there has been a decrease in the number of violence, Resources Implementation of integrated community-based child protection programs both in terms of human resources and budget is still lacking and inadequate, integrated community-based child protection program received a good response from the people of Palangka Raya City, and strategy undertaken by the Population Control and Family Planning Office, Women's Empowerment, Child Protection in Palangka Raya City in implementing a community-based integrated child protection program is to carry out socialization and training activities for activists or cadres of Integrated Community Based Child Protection in the City Government Palangka Raya.

scholarly journals THE EFFECTIVENESS OF THE DEPARTMENT OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION, FAMILY PLANNING SIDOARJO DISTRICT IN PRESSING VIOLENCE OF WOMEN AND CHILDREN IN SIDOARJO DISTRICT

2021 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 328-339
Author(s):  
Anisa Sitta Ramadhani ◽  
Agus Widiyarta
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Population Control ◽  
Public Awareness ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
The People ◽  
Women And Children ◽  
Interactive Data

The Office of Women's Empowerment, Child Protection, Family Planning is an organization in the administration of government affairs in the field of women's empowerment and child protection, in the field of population control and family planning (DP3AKB). as well as co-administration tasks. The research objective was to describe and analyze the effectiveness of DP3AKB Sidoarjo Regency in reducing the number of violence against women and children in Sidoarjo Regency which is still a lot. Effectiveness was assessed by the 7 dimensions of Gibson using a descriptive qualitative method. The technique of collecting data by interview, observation, and documentation, while the technique of interactive data analysis. The results showed that the DP3AKB Sidoarjo Regency has been effective in dealing with the number of violence in Sidoarjo Regency. However, this effort still lacks support from the people of Sidoarjo. Many reports of violence against women and children have come in. This reflects the lack of public awareness of the meaning of gender equality which is the goal of the Sidoarjo DP3AKB itself. In addition, in implementing the program, there are still many obstacles ranging from time and budget constraints from Covid handling orders which resulted in the suboptimal implementation of activities.

scholarly journals ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI PADA BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

2013 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
. Winarti ◽  
Sukisno S. Riadi ◽  
Yana Ulfah
Keyword(s):  
Organizational Culture ◽  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Employee Performance ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Probability Level ◽  
Dominant Influence

The purpose of this study was to analyze the effect of variable motivation, leadership and organizational culture on the performance of an employee of the Agency for Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Kutai regency in Tenggarong and variables that have a dominant influence on employee performance. The conclusion of this research tends to count the resulting F value of 40.495 with a probability level of 0.000. While the value of F table is 2.736 indicating that the F count> F table and significance of 0.000 <0.05, which means that the variable motivation, leadership and organizational culture together have a significant effect on employee performance.

scholarly journals The Effect of Women’s Empowerment in the Utilisation of Family Planning in Western Ethiopia: A Structural Equation Modelling Approach

2021 ◽  
Vol 18 (12) ◽  
pp. 6550
Author(s):  
Muluken Dessalegn Muluneh ◽  
Lyn Francis ◽  
Mhiret Ayele ◽  
Sintayehu Abebe ◽  
Misrak Makonnen ◽  
...  
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Family Planning ◽  
Structural Equation ◽  
Contraceptive Use ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Household Decision ◽  
Planning Methods ◽  
Western Ethiopia ◽  
Family Planning Methods

This study examines the associations between women’s empowerment and family planning use in Jimma Zone, Western Ethiopia. A total of 746 randomly selected married women of reproductive age were interviewed. The data were employed by structural equation modelling (SEM) to investigate the complex and multidimensional pathways to show women’s empowerment domains in family planning utilisation. Results of the study revealed that 72% of married women had used family planning. Younger women, having access to information, having access to health facilities and being aware about family planning methods, living in a rural area, having an older partner and increased household decision-making power were associated with using family planning methods. Women’s empowerment is an important determinant of contraceptive use. Women’s empowerment dimensions included increased household decision-making power, socio-demographic variables and having access to information about family planning and accessible health facilities. These were found to be important determinants of contraceptive use. Future interventions should focus on integrating women’s empowerment into family planning programming, particularly in enhancing women’s autonomy in decision making. Further research is warranted on the socio-cultural context of women that influences women’s empowerment and family planning use to establish an in-depth understanding and equity of women in society.

scholarly journals Women’s empowerment for abortion and family planning decision making among marginalized women in Nepal: a mixed method study

2021 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Heera KC ◽  
Mangala Shrestha ◽  
Nirmala Pokharel ◽  
Surya Raj Niraula ◽  
Prajjwal Pyakurel ◽  
...  
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Family Planning ◽  
Mixed Method ◽  
Women's Empowerment ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Key Informants ◽  
Marginalized Communities ◽  
Modern Contraceptives ◽  
Marginalized Women ◽  
Planning Decision

Abstract Background Women’s empowerment is multidimensional. Women’s education, employment, income, reproductive healthcare decision making, household level decision making and social status are vital for women’s empowerment. Nepal is committed to achieving women empowerment and gender equality, which directly affects the reproductive health issues. This can be achieved by addressing the issues of the poor and marginalized communities. In this context, we aimed to find the association of women’s empowerment with abortion and family planning decision making among marginalized women in Nepal. Methods A cross sectional study was conducted at selected municipalities of Morang district of Nepal from February 2017 to March 2018. A mixed method approach was used, where 316 married marginalized women of reproductive age (15–49 years) and 15 key informant interviews from representative healthcare providers and local leaders were taken. From key informants, data were analysed using the thematic framework method. Findings obtained from two separate analyses were drawn together and meta inferences were made. Results Women’s empowerment was above average, at 50.6%. Current use of modern contraceptives were more among below average empowerment groups (p 0.041, OR 0.593 C.I. 0.36–0.98). We could not find any statistically significant differences among levels of women’s empowerment, including those women with abortion knowledge (p 0.549); family planning knowledge (p 0.495) and women’s decision for future use of modern contraceptives (p 0.977). Most key informants reported that unsafe abortion was practiced. Conclusions Women’s empowerment has no direct role for family planning and abortion decision making at marginalized communities of Morang district of Nepal. However, different governmental and non-governmental organizations influence woman for seeking health care services and family planning in rural community of Nepal irrespective of empowerment status.

scholarly journals AN ANALYSIS OF THE FACTORS OF GENDER EQUALITY AND WOMEN'S EMPOWERMENT ISSUES IN THE ECONOMIC SECTOR IN MALAYSIA: AN ANALYSIS

2021 ◽  
Vol 6 (22) ◽  
pp. 261-275
Author(s):  
Rahmawati Mohd Yusoff ◽  
Nadzrah Ahmad ◽  
Alizah Ali ◽  
Noraini Ismail ◽  
Ira Rozana Mohd Asri
Keyword(s):  
Gender Equality ◽  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Women's Empowerment ◽  
Female Students ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Male Students ◽  
Economic Sector ◽  
Policy System ◽  
The Government

Statistics show that the number of female students enrolled in public universities is higher than male students. However, this scenario is very different from the involvement of women in the economic sector because the statistics of women's involvement in the economic sector are low and not as high as the statistics of female student enrollment to university. Therefore, this paper intends to examine the issue of gender equality and women's empowerment according to Islamic law and the situation in Malaysia. This paper will also analyse the factors that lead to the lack of women's involvement in the economic sector in Malaysia. The discussion adopts the qualitative research method by examining the issue according to the perspective of Islamic law as well as the perspective of law and the current situation in Malaysia. This paper finds that there is still no clear mechanism that should be implemented to address the issue of gender equality. Therefore, all parties including the government and employers must be more progressive in formulating a policy system that can address the issue of gender equality and women's empowerment. In the meantime, this study also suggests that the government should follow the recommendations by the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) so that the issue of gender equality can be addressed immediately.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document