Re: βRΔND!NG™→

<p>This thesis investigates how to advance the theory of Anna Klingmann, an architectural brand theorist and the author of Brandscapes (2007). In Brandscapes Klingmann writes that people use brands to represent who they are and that brands simultaneously represent and shape people according to the values associated with them. Klingmann applies this concept of branding to architecture, proposing that all buildings have brands which represent and shape society. Klingmann argues these brands can be strategically used to shape society in the direction of enhanced wellbeing. This thesis argues however that Klingmann’s notion of wellbeing emphasises the economic dimensions of the concept, and therefore only addresses how the brands of architecture can enhance economic wellbeing in society. This thesis proposes that Klingmann’s theory can be advanced by investigating non-economic elements of wellbeing and how these can be conveyed through the brands of architecture. This investigation focuses on the context of Wellington, New Zealand, and uses the framework provided by the New Zealand Ministry of Social Development in its 2010 Social Report to define non-economic elements of wellbeing. The thesis uses the methods of literature review, case study analysis and design research to advance the theory of architectural branding. Overall, the thesis argues that advancing Klingmann’s theory beyond its economic focus can contribute to a better understanding of how the brands of buildings can be used to enhance the non-economic wellbeing of society.</p>

Re: βRΔND!NG™→

<p>This thesis investigates how to advance the theory of Anna Klingmann, an architectural brand theorist and the author of Brandscapes (2007). In Brandscapes Klingmann writes that people use brands to represent who they are and that brands simultaneously represent and shape people according to the values associated with them. Klingmann applies this concept of branding to architecture, proposing that all buildings have brands which represent and shape society. Klingmann argues these brands can be strategically used to shape society in the direction of enhanced wellbeing. This thesis argues however that Klingmann’s notion of wellbeing emphasises the economic dimensions of the concept, and therefore only addresses how the brands of architecture can enhance economic wellbeing in society. This thesis proposes that Klingmann’s theory can be advanced by investigating non-economic elements of wellbeing and how these can be conveyed through the brands of architecture. This investigation focuses on the context of Wellington, New Zealand, and uses the framework provided by the New Zealand Ministry of Social Development in its 2010 Social Report to define non-economic elements of wellbeing. The thesis uses the methods of literature review, case study analysis and design research to advance the theory of architectural branding. Overall, the thesis argues that advancing Klingmann’s theory beyond its economic focus can contribute to a better understanding of how the brands of buildings can be used to enhance the non-economic wellbeing of society.</p>

Dampak Pengejawantahan Permenkumham Nomor; 10 Tahun 2020 di BAPAS Klas I Bandung

Efforts to anticipate the spread of Covid-19 in prisons are to provide social integration rights to prisoners and children according to applicable regulations. This was realized by the passing of a ministerial regulation related to Covid-19. This policy taken by the government caused anxiety in the community. This is because many prisoners who have been released have committed crimes again. CNN Indonesia reported that there were one hundred and thirty-five prisoners who were free to commit crimes again. Data for December 2020 shows that there are 29 clients of Correctional Hall of Bandung who are free due to the corona virus from repeating criminal acts. Prisoners who have been released have become clients of Correctional Hall. Community guidance will provide guidance and supervision of their clients. The high number of clients who repeat criminal acts means that the community guidance task is not running optimally. The focus of the research is on the consequences of the regulation in the Correctional Hall of Bandung. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The research question is what is the impact of the enactment of the ministerial regulation in the Correctional Hall of Bandung, and what are the factors that cause community guidance to be not optimal in their duties? This research is to find out and analyze the impact that arises from the implementation of the ministerial regulation and the factors that cause the community guidance to be unable to carry out their duties optimally. The findings show that the absence of social report results in the task of the Community Counselor being not optimal. As a result, 635 of the 2,265 clients who could not be contacted were released because of the ministerial regulation.Keywords : Correctional Hall, Covid-19, Social Integration AbstrakUpaya antisipasi meluasnya covid-19 di lapas adalah memberikan hak integrasi sosial kepada narapidana dan anak sesuai peraturan yang berlaku. Ini diwujudkan dengan disahkannya peraturan menteri terkait Covid-19. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini menimbulkan kecemasan di masyarakat. Hal ini disebabkan banyak napi yang sudah bebas kembali melakukan tindak pidana. CNN Indonesia memberitakan bahwa ada seratus tiga puluh lima narapidana yang bebas, kembali melakukan tindak kriminal. Data bulan Desember 2020 menunjukkan bahwa terjadi 29 klien bapas Bandung yang bebas karena corona virus melakukan pengulangan tindak pidana. Narapidana yang sudah bebas menjadi klien bapas. Pembimbing kemasyarakatan (PK) akan melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap kliennya. Tingginya angka klien yang melakukan pengulangan tindak pidana artinya tugas PK tidak berjalan maksimal. Penelitian ini memfokuskan pada dampak pelaksanaan permenkumham tersebut di Bapas Klas I Bandung. Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pertanyaan penelitiannya bagaimana dampak pelaksanaan Permenkumham No. 10 Tahun 2020 di Bapas Bandung, serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PK tidak maksimal dalam menjalankan tugasnya? Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang timbul dari pengejawantahan permenkumham tersebut dan faktor-faktor yang menyebabkan PK tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya litmas mengakibatkan PK tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Akibatnya klien yang tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya sebanyak 635 orang dari 2.265 klien yang bebas karena permenkumham tersebut.Kata kunci : Bapas, Covid-19, Integrasi Sosial

PERANAN SOCIAL REPORT PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengevaluasi dan mengkaji keberadaan Penelitian Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan Social Report dalam kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum, dikaitkan dengan pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara anak. Keberadaan Social Report memegang peranan yang penting dalam pengambilan keputusan apakah dilakukan diversi atau tidak. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ditunjang oleh interview dari pihak-pihak yang terkait. Landasan hukum yang digunakan untuk pelaksanaan Social Report diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Para pihak yang juga terlibat dalam kontribusi penulisan ini adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum yakni pelaku dan korban beserta dengan keluarganya. Di samping itu juga dengan aparat penegak hukum dan terutama dengan Pembimbing Kemasyarakatan.

Determinan Islamic Social Report Disclosure Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

This study aims to analyze the influence of company size, muslims on board, women on board, company age, foreign ownership, Islamic securities, profitability, liquidity, leverage against Islamic Social Report disclosures of listed Consumer Goods Industries in Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) in 2011-2017. The sample consists of 23 listed Consumer Goods Industries in Indonesia Sharia Index (ISSI) in 2011-2017. Annual reports were analyzed by content analysis method and Panel Data Regression Analysis Model was used to test hypotheses. The analysis shows that company's size, company's age, profitability have a significant positive effect on disclosure of the Islamic Social Report (ISR) in Consumer Goods Industries. Meanwhile, muslims on board, women on board, foreign ownership, Islamic securities, liquidity, leverage have no significant effect towards the disclosure of Islamic Social Report on Consumer Goods Industries.

Pengaruh Profitabilitas Dan Kecukupan Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Islamic Social Report (Isr) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2014-2018)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Faktor yang dianalisis dalam penelitian ini adalah profitabilitas, kecukupan modal, dan Islamic Social Report (ISR). Populasi dalam penelitian ini adalah 14 Bank Umum Syariah Indonesia. Sampel dalam penelitian ini yaitu 8 Bank Umum Syariah Indonesia yang telah memenuhi kriteria selama periode 2014-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan d adalah purposive sampling. Metode dalam penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi berganda dan uji moderasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, kecukupan modal, dan Islamic Social Report (ISR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian Islamic Social Report (ISR) mampu memoderasi hubungan antara profitabilitas dan kecukupan modal terhadap nilai perusahaan.