Hukum terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha Lainnya melalui Intervensi Negara

Constitution mandates that the national economy should be run by promoting people's welfare. This study intends to analyze the mechanisms and criteria for state intervention in order to provide legal protection to consumers and other businesseman in creating healthy business competition. This study uses doctrinal method research in the form of evaluative research. The approach which is used is the approach of legislation with secondary data sources in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. From the discussion and showed that the mechanism of state intervention is likethe delimitation of the price tolerance 10 % for rice, granting subsidies (BLT), market operations, tariff Arrangement of Impor Tax, Price Determination of Government Purchase (HPP), Restrictions of food exports. While the criteria for state intervention is the production branches which are important for the country and dominate the life of many people, the production branches are arranged legislation, organized by the state or body or institution established or designated by the government.AbstrakUndang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian nasional harus dijalankan dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan kriteria intervensi negaradalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya dalam mewujudkan persaingan usaha sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dalam bentuk penelitian evaluatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil pembahasan dan penelitian diperoleh bahwa mekanisme inrevensi harga adalahseperti penetapan batas toleransi harga 10% untuk beras, Pemberian Subsidi (Harga/BLT), Operasi Pasar, Pengaturan Tarif Bea Masuk Impor, Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Pembatasan Ekspor Pangan. Sedangkan kriteria intervensi negara yaitu pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, cabang-cabang produksi tersebut diatur undang-undang, diselenggarakan oleh BUMN atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah.

Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Desa di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Indigenous leaders play a role in fostering and controlling the attitudes and behavior of the society to conform with the provisions of customs, as well as during conflicts or disputes caused by the separation of the village. Village formation is formed on the initiative of the society by taking into account the origin of the village and the socio-cultural conditions of the local society. This study aims to find out how the role of customary figure in formation in Ukui, Pelalawan District. Discusses the boundaries of the territory in charge of organizing and managing the interests of the local society based on local origins and customs that are recognized and respected in the governance system and the non-involvement of the Batin within in the expansion area,whether in asking for views or in asking for opinions as persons know about ulayat lands and village boundaries.Abstrak Tokoh adat berperan dalam membina dan mengendalikan sikap dan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat termasuk juga disaat terjadi konflik atau perselisihan yang disebabkan pemekaran desa. Pembentukan Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Tokoh Adat dalam Pembentukan Di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Membahas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dan tidak dilibatkannya para Batin yang ada didalam Wilayah Pemekaran tersebut, baik dalam meminta pandangan ataupun dalam meminta pendapat sebagai orang yang tahu tentang tanah ulayat dan batas wilayah desa.

Hukum Konsumen terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiayaan

This study aimed to analyze the Protection of Consumer Law Against Execution of Fiduciary Who Have Bad Debt at the Institute for financing, to find agreement financing between consumers and institutions already reflect the legal protection of the consumer, to know how the execution of fiduciary who has bad credit on the institution financing the consumer. The research method that I use is Observational Researc by means of surveys, plumb This research is descriptive analytic data source in this study are primary data, secondary data and data tertiary. The results of the study are described to provide protection and legal certainty financing company that does the consumer financing for motor vehicles with the imposition of fiduciary security, mandatory for financing companies to register a fiduciary, in practice many financing companies registering fiduciary under hand. Process execution must be taken by filing a Civil Lawsuit and the determination of the execution or application to the District Court through the process of civil procedure until a court decision is legally binding. There are also consumers who can not pay it off so that the object of fiduciary withdrawal by the financing institution. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia yang Mengalami Kredit Macet pada Lembaga Pembiyaan, untuk mengetahui perjanjian pembiyaan antara konsumen dengan lembaga pembiyaaan sudah mencerminkan perlindungan hukum terhadap konsumen, untuk mengetahui bagaimana eksekusi jaminan fidusia yang mengalami kredit macet pada lembaga pembiyaan konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah Observational Research dengan cara survey, sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriftif analistis di dalam penelitian ini sumber datanya adalah data primer, data sekunder dan data tertier. Hasil penelitian adalah dijelaskan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum perusahaan pembiyaan yang melakukan pembiyaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan secara fidusia, wajib bagi perusaahan pembiyaan untuk mendaftarkan jaminan fidusia, pada prakteknya banyak sekali perusahaan pembiyaan melakukan pendaftaran fidusia dibawah tangan. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan Gugatan Perdata dan ataupun Permohonan penetapan eksekusi ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara perdata hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dan hal itu memerlukan waktu yang lama, faktanya ada dari beberapa di antara konsumen memang benar-benar melakukan pembayaran sampai dengan lunas, namun ada juga konsumen yang tidak bisa melunasinya sehingga dilakukan penarikan objek jaminan fidusia oleh lembaga pembiayaan.

Pemutusan Hubungan Kerja Atas Kesalahan Berat setelah Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dicabut Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003

Article 158 Paragraph (1) of the Employment Act has been repealed by the Constitutional Court in Decision N0.012/PUU-I/2003. Then legal vacuum concerning Termination of Employment for major offenses. Government issued Circular Letter No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, which states the Firm Termination due to severe error, can be done after decision of the criminal judge finalized. This type of research is normative. Data were analyzed qualitatively, concluding with the deductive method of thinking. Results First, the concept of Termination On serious mistakes After Section 158 of the Employment Act is repealed by the Constitutional Court Termination Of workers who make mistakes should heavy Decision Criminal Justice Stay. While the workers who perform heavy Mistake that are not criminal acts lack a legal basis. Second, the concept of Termination On serious mistakes After Section 158 of the Employment Act repealed by the Constitutional Court illustrate the lack of protection for workers who perform heavy errors beyond the provisions of Criminal.Abstrak Pasal 158 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah dicabut oleh MK melalui putusan No.012/PUU-I/2003. Dengan demikian terjadi kekosongan hukum mengenai PHK karena kesalahan berat. Pemerintah menerbitkan SE No.SE-13/MEN/SJ-HK/I/2005, yang menyatakan Pengusaha yang melakukan PHK karena kesalahan berat, dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana berkekuatan tetap. Jenis penelitian adalah normatif. menganalisis hukum yang tertulis. Data dianalisi secara kualitatif, penarikan kesimpulan dengan metode berfikir deduktif. Hasil Pertama, Konsep PHK Atas Kesalahan Berat Setelah Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dicabut oleh MK yaitu PHK Terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat harus ada Putusan Hakim Pidana Tetap. Sementara terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat yang bukan tindak pidana tetapi diatur sebagai kesalahan berat belum memiliki dasar hukum. Kedua, Konsep PHK Atas Kesalahan Berat Setelah Pasal 158 UU Ketenagakerjaan dicabut Oleh MK menggambarkan tidak adanya perlindungan terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat diluar ketentuan Pidana.

Pengadaan secara Elektronik (LPSE) sebagai Usaha Pemerintah dalam Pencegahan Persekongkolan Tender menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

In the implementation of the tender offer to be achieved the main goal is to provide equal opportunities for all bidders, resulting in the most affordable price with output/output optimal and effective manner. Through the mechanism of the tender offer as far as possible avoided the opportunity to perform a conspiracy between competitors, or between bidders with the auction organizers. In Article 3 of Presidential Decree No. 80 of 2003 regulating the Guidelines for Procurement of Government Goods/Services that in order to procure good/services shall be applied on various principles, among others Efficient, Effective, open and competitive, Transparent, Fair/non-discriminatory, and Accountable. Atmosphere of healthy competition should be created, and this atmosphere should begin to appear in the tendering process, a competitive tender procedure, open and not limited to providing opportunities for possible for participants who desire/interest in following the activities of procurement/tender.AbstrakDalam pelaksanaan penawaran tender tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang paling murah dengan output/keluaran yang optimal dan berhasil guna. Melalui mekanisme penawaran tender sedapat mungkin dihindarkan kesempatan untuk melakukan konspirasi di antara para pesaing, atau antara penawar dengan panitia penyelenggara lelang. Dalam Pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dalam rangka pengadaan barang/jasa wajib diterapkan berbagai prinsip, antara lain Efisiensi, Efektif, Terbuka dan bersaing, Transparan, Adil/tidak diskriminatif, serta Akuntabel. Suasana bersaing secara sehat harus diciptakan, dan suasana seperti ini harus mulai nampak dalam proses tender, prosedur tender yang kompetitif, terbuka dan tidak terbatas untuk memberikan peluang sebesar mungkin bagi para peserta yang berkeinginan/berminat mengikuti kegiatan pengadaan/tender.

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce

Law protection of the consumer stipulated in Law No. 8 of 1999. In connection with this, in this thesis raised two issues, namely first, whether the Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has provided protection to the consumer in e-commerce transactions. Second, how the law protection for consumers in e-commerce transactions that should be regulated in the Consumer Protection Act. The methodology is used in this study using a normative approach because it is a law research aimed at writing regulations that are closely related research at the library that need data that is secondary. The conclusion of the research is Law No. 8 of 1999 has not been able to protect the consumer because of the provisions contained in this Law not accommodate consumer rights in this transaction. The Government should make a revision of Law No. 8 of 1999 so that it can protect not only conventional transactions but also e-commerce transactions.Abstrak Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tesis ini diangkat dua permasalahan yaitu Pertama, apakah UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam melakukan transaksi e-commerce. Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce yang seharusnya diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena merupakan penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan adalah UU No 8 Tahun 1999 belum dapat melindungi konsumen karena ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam hukum ini belum mengakomodirhak-hak konsumen dalam transaksi ini. Pemerintah seharusnya merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 supaya dapat melindungi bukan hanya transaksi konvensional tetapi juga transaksi e-commerce.

Legitimasi Kebijakan Indonesia dalam Penindakan Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing menurut Perspektif Hukum Internasional

This study aims to determine and understand the provisions of the prosecution of illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) in international law and to analyze the legitimacy of the policy action undertaken IUUF Indonesia in the perspective of international law. This study is a normative legal research using library research and interviews as data collection methods. Interviews were conducted to one of the speakers who have the authority to take actions IUUF in Indonesia. The results of this study indicate that the whole policy of repression IUUF conducted by Indonesia in its territory has full sovereignty and get legitimacy in international law by the application of territorial jurisdiction. While the prosecution IUUF policy in the region is a zone of entry into force of the sovereign rights which can only be applied to the exclusive jurisdiction of several legal actions undertaken by Indonesia has risk contrary to international law. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan penindakan illegal, unreported dan unregulated fishing (IUUF) dalam hukum internasional dan untuk menganalisis legitimasi kebijakan penindakan IUUF yang dilakukan Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan library research dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada salah satu narasumber yang memiliki otoritas dalam melakukan penindakan IUUF di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terhadap seluruh kebijakan penindakan IUUF yang dilakukan oleh Indonesia di wilayah teritorialnya indonesia memiliki kedaulatan penuh (sovereignty) dan mendapat legitimasi hukum internasional berdasarkan penerapan yurisdiksi teritorial. Sedangkan kebijakan penindakan IUUF di wilayah yang merupakan zona berlakunya hak berdaulat (sovereign right) dimana hanya dapat diterapkan yurisdiksi eksklusif beberapa penindakan yang dilakukan Indonesia memiliki resiko bertentangan dengan hukum internasional.

Kajian Kritis Pembentukan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Siak

The purpose of this research is to know the implementation of the formation of customary village governance based on Siak District Regulation No 2 of 2015 on Stipulation of customary village in Siak District, following the obstacles and efforts made to overcome obstacles in the implemetation of the formation of customary village. Based on Law No 6 of 2014 on Villages, Siak District Government has established Siak District Regulation No 2 of 2015 on Stipulation of customary village in Siak District which is a typical local government system based on the right of origin and traditional rights of society in Siak District. Although in its formation has been in accordance with the prevailing regulation, but in its formation is still found weaknesses that affect the effectiveness on the implementation of this regulation, so it needs improvement efforts for better governance of customery village. Abstrak Tujuan penulisan ini ialah mengetahui pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat Di Kabupaten Siak, berikut hambatan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pembentukan Pemerintahan Kampung Adat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Siak telah membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Siak yang merupakan sistem pemerintahan lokal yang khas berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional masyarakat di Kabupaten Siak. Meskipun dalam pembentukannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ditemukan kelemahan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sehingga diperlukan upaya perbaikan guna penataan Pemerintahan Kampung Adat yang lebih baik.