FORKING DALAM GITHUB, DILEMA DALAM IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PERANGKAT LUNAK

Perlindungan terhadap perangkat lunak telah termaktub dalam undang-undang mengenai hak cipta tahun 2014, khususnya di pasal 45. Namun hak cipta yang diakui adalah program komputer yang sudah ada serta penggandaan dari program itu sendiri. Perlindungan tersebut tidak sepenuhnya dapat menjamin, karena dalam perangkat lunak, unsur yang membangun produk tersebut bisa terdiri dari beragam source code (listing program). Sebab bisa jadi sebuah program komputer yang didaftarkan merupakan hasil forking dari Github ataupun hasil clone yang kemudian dimodifikasi. Bagi kalangan non programmer, aktifitas ini mungkin akan divonis sebagai pelanggaran hak cipta secara frontal, namun pada kenyataanya, hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan baru bagi para programmer. Namun di sisi lain, masih banyak perangkat lunak hasil forking yang kemudian diklaim menjadi produk baru, bahkan didaftarkan sebagai hak cipta baru. UU Hak Cipta sendiri masih belum secara spesifik mengatur tentang ketentuan listing program, begitu pula dengan UU ITE. Karenanya dalam artikel ini dijelaskan sudut pandang berbeda tentang perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual perangkat lunak, khususnya untuk hasil proses forking. Sehingga ambiguitas dari hasil forking dapat diminimalkan dan kalangan programmer dapat sadar dengan mana yang layak untuk menjadi hak cipta baru. Selayaknya juga terjadi revisi dari UU Hak Cipta dan harus ada sosialisasi yang lebih intensif terhadap komunitas programmer agar dapat sadar dan paham tentang risiko forking dan apa yang harus dilindungi dari hasil karya mereka.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGELOLA HUNIAN TERHADAP PENGAWASAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI WILAYAH HUNIAN APARTEMEN

Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, bukan hanya terbatas pada rumah yang ada di atas tanah melainkan juga rumah tinggal yang beraturan seperti apartemen. Dalam rangka fungsi pengawasan terhadap keberadaan WNA di Indonesia yang tinggal di apartemen, diperlukan peran serta pengelola hunian apartemen dalam membantu pemerintah dengan memberikan laporan atas keberadaan mereka. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum pengelola hunian dalam melaporkan keberadaan WNA yang tinggal di hunian apartemen dan bagaimana sanksi hukum bagi pengelola hunian apartemen yang tidak melaporkan keberadaan WNA yang tinggal di hunian apartemen. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme dari pengaturan pengelolaan izin tinggal terhadap warga negara asing di hunian apartemen dijalankan dengan aturan yang sudah dibuat sendiri oleh pengelola hunian apartemen akan tetapi masih harus berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu perusahaan tempat orang asing bekerja dan juga dengan pemerintah setempat khususnya pihak keimigrasian. Sedangkan mengenai sanksi bagi pihak pengelola hunian apartemen yang tidak melaporkan keberadaan WNA yang tinggal di hunian apartemennya telah diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.

REKONSTRUKSI PEMBERI GRATIFIKASI SEBAGAI SUBYEK TINDAK PIDANA KORUPSI

Gratifikasi terjadi karena adanya penerima gratifikasi dan pemberi gratifikasi. Namun demikian pemberi gratifikasi hingga saat ini belum diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini terjadi pada kasus Samin Tan, dimana majelis hakim pengadilan Tipikor Jakarta melepaskan Samin Tan dari dakwaan pemberian gratifikasi sejumlah Rp5 miliar kepada Eni Maulani Saragih selaku anggota Komisi VII DPR periode 2014-2019. Kebijakan formulasi mengenai gratifikasi yang telah ada saat ini ada di dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi memerlukan penyusunan ulang (rekonstruksi) terutama dalam substansi pengertian gratifikasi, pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK, sanksi pidana, dan kualifikasi pemberi dan penerima gratifikasi, sehingga optimalisasi penerapan dan penegakan hukum sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepastian dan keadilan. Rekonstruksi pemberi gratifikasi sebagai subyek tindak pidana korupsi harus didasarkan pada tinggi rendah gratifikasi dan suap sesuai dari inti definisinya. Suap memiliki definisi adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan yang mengakibatkan atau mempengaruhi seseorang dalam jabatannya sebagai penyelenggara negara terhadap kepentingan pemberi suap. Sedangkan gratifikasi seharusnya hanya sebuah pemberian hadiah saja, tanpa harus mengaitkan adanya timbal balik perbuatan. Dengan adanya bembedaan yang jelas antara perbuatan suap dengan gratifikasi murni yang tidak mengarah pada suap, maka dapat ditentukan bobot pemidanaan terhadap hal tersebut. Begitupula pada pemberi gratifikasi, apabila dikatakan sebagai suap, maka harus jelas berapa hukuman yang diberikan kepadanya. Misalnya Pemberi Gratifikasi sebagaimana Pasal 12 B Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama seperti penerima gratifikasi. Dengan demikian efek aturan tersebut dapat dirasakan seimbang karena memusnahkan supplay and demand dari perbuatan yang dilarang.

IMPLEMENTATION OF THE BENEFICIAL OWNER CONCEPT FOR THE UTILIZATION OF THE INDONESIAN-NETHERLANDS TAX TREATY

The Indonesia-Netherlands Tax Treaty is widely used by multinational corporations to avoid tax. The most crucial matter is how to determine the beneficial owner status, which is one of the requirements in the use of the Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands. The main issue that becomes a problem is that the definition of beneficial owner is not clearly regulated in the Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands. Therefore, disputes regarding the determination of the beneficial owner often occur. The attitude of judges in Indonesia on this matter is inconsistent. In certain decisions, the judge uses the principle of Substance Over Form and overrides formal evidence in the form of a Domicile Certificate. However, in another decision, the judge views the Domicile Certificate (SKD) as a reference without considering substantive facts. In another ruling, the judge used Dutch law to determine the beneficial owner status and override domestic legal provisions.

MENIMBANG DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM PROSES PEMBENTUKAN HUKUM YANG DEMOKRATIS DI INDONESIA

Warga negara sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari hukum mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan hukum yang berlaku sebagai sebuah model yang menjadi pola-pola interaksi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sekaligus menjadi sesuatu tatanan perilaku yang harus dipenuhi. Hal ini juga senada dengan semangat laten bangsa Indonesia yaitu “musyawarah-mufakat” dalam pengambilan sebuah keputusan atau kebijakan. Namun kini demokrasi di Indonesia hanya dimaknai sebatas pemilihan presiden dan wakil serta lebaga representatif untuk duduk di parlemen. setelah itu partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan seolah ditiadakan terutama dalam hal pembentukan sebuah peraturan atau hukum yang sejatinya berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat, padahal konstitusi kita mengamanatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Sebuah kajian tentang demokrasi diliberalitatif yang dipopulerkan Jurgen Hambermas menekankan partisipasi aktif dari masyarakat sebagai pilar dalam pengawasan dan pemeriksaan langsung juga terhadap pembentukan hukum diluar parlemen guna mengarahkan kualitas hukum Indonesia kearah yang lebih baik.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMBERI KESEMPATAN PADA ORANG LAIN UNTUK MENGANGKUT MENJUAL BATU BARA

The company must have a Mining Business Permit,a Special Mining Business Permit (IUPK),and Business Permit to Transport and Sell Coal.One of the decisions regarding the criminal act of abusing mining business permits is in the decision Number:550/Pid.B/LH/2020/PN.Tjk.The problems in this study are what are the factors causing and how judges consider criminal acts to provide opportunities for other people to use Mining Business Permits (IUP),IUPK and Business Permits to transport and sell coal.Decision Study Number:550/Pid.B/LH /2020/PN.Tjk).This study using secondary data sources and primary data.Factors causing the crime to provide opportunities for other people to use IUP,IUPK,and Business Permits to transport and sell coal were carried out by the Defendant because the Defendant was a worker who was ordered by his superior named Limanto to submit documents on behalf of PT.Prisma Jaya to the truck driver for transport and deliver coal.The judge's consideration of criminal act provides an opportunity for other people to use the IUP,IUPK and business permits to transport and sell coal where the Judge gives a verdict that the defendant is subject to imprisonment for 10 months and the Defendant remains detained and determines that the Defendant is burdened with paying court fees in amount of Rp.5,000.00.

KONSEP DIYAT SEBAGAI SOLUSI KESEJAHTERAAN KELUARGA KORBAN PEMBUNUHAN DAYA PAKSA (OVERMACHT)

In discussing criminal liability, we will talk about the perpetrator of a criminal act, namely someone who has committed an act that is expressly prohibited and threatened with criminality by law, ideally that person should be convicted or punished. Likewise, the perpetrators of murder are threatened with imprisonment in accordance with the provisions of the Criminal Code. However, the perpetrators of criminal acts are not always punished because the Criminal Code provides several reasons that can erase a person's guilt so that they are free from all punishments. One of them is coercive power which is regulated in Article 48 of the Criminal Code. However, the problem is that there is no formulation of coercion in the Criminal Code so that judges in deciding cases of murder due to coercion are only based on the judge's considerations and beliefs. Islamic law in comparing the existing arrangements in the Criminal Code is because Islam prioritizes protection and compensation charged to the perpetrator against the family of the murder victim, both intentional and unintentional murder. Meanwhile, the existing criminal policies in the Criminal Code have not met the principles of legal certainty and a sense of justice in society. The concept of Diyat is a welfare solution for the families of victims of murder by force, because this sanction provides benefits that can have an impact on the future. This is what is called maqshid sharia, where the law was created aiming to maintain 5 things, namely religion, reason, soul, lineage, and treasure. And the concept of diyat at least maintains 2 things, namely descent and treasure.

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Hakikatnya proyek konstruksi timbul karena bertemunya dua kepentingan. Di satu sisi muncul permintaan (demand) dari Pengguna Jasa, di sisi lain Penyedia Jasa menawarkan layanannya (offer). Karena itu, dalam undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dalam Pasal 1 Ayat (5) dan (6) mendefinisikan Pengguna Jasa sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Konstruksi adalah salah satu industri yang sangat kompleks, hal ini karena dalam proyek konstruksi terdapat multi disiplin ilmu dan berurusan dengan orang banyak yang memiliki kepentingan masing-masing. Kondisi ini pula yang membuka peluang sengketa menjadi lebih besar. Sengketa dalam kontrak kerja konstruksi atau construction dispute adalah kejadian yang terkadang timbul dan tidak dapat dihindari dalam pelaksanaan kontrak. Penyebab terjadinya pun bermacam-macam baik dari faktor internal maupun eksternal. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah penyelesaian sengketa konstruksi menurut undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Setelah terbitnya UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi, sengketa konstruksi terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila para pihak yang bersengketa tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaian ditempuh melalui tahapan penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi, maka para pihak dengan persetujuan tertulis mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang dipilih.

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 40/PDT.P/2018/PA.WSB

Perkawinan salah satu perjanjian suci seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan merupakan satu hal yang sakral karena perkawinan merupakan awal membangun rumah tangga. Di Indonesia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. membuktikan bahwa perkawinan merupakan hal penting di masyarakat. Setiap orang yang ingin menikah harus memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang seperti batas umur, perkawinan tersebut harus seagama dan perkawinan tersebut dicatat. Tujuannya agar setiap perkawinan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan juga tertib administrasi. Rumusan masalah: 1).Bagaimana Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan?Dan Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara nomor 40/Pdt.P/2018/PA.Wsb?Metode penelitian skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. dalam penelitian ini akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut salah satunya berakibat ketika anak memasuki usia sekolah dan ketika didaftarkan, setiap lembaga pendidikan selalu mensyaratkan kepada pendaftar (orang tua anak) salah satunya adalah akte kelahiran. Syarat membuat akte kelahiran anak adalah buku nikah dan orang yang memiliki buku nikah adalah orang yang ketika melangsungkan akad nikah mencatatkan pernikahannya.

Tindak Pidana Korupsi Proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Kementrian Pemuda dan Olahraga ( Studi Putusan Nomor 2427K/Pid.Sus/2014 )

Corruption, eradicating criminal acts of corruption, Decision No. 2427K / Pid.Sus / 2014, formulation: Is the imposition of criminal sanctions on corruption in the Ministry of Youth and Sports projects the same as the imposition of criminal acts of corruption in general, What is the basis for legal considerations for judges in imposing corruption crimes with Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption, the normative method is carried out on theoretical matters. Knowing whether the imposition of criminal sanctions on corruption is the same as the imposition of criminal acts of corruption in general. know what is the basis for legal considerations for judges in imposing crimes on perpetrators of Corruption Crime, the legal basis for adjudicating cases. The conclusion of the Judge's consideration, the imposition of additional criminal sanctions to compensate the state losses imposed on the defendant was imprisoned for 4 years and a fine, Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 in conjunction with Article 65 paragraph (1) of the Criminal Code. Suggestions need evaluation In handling corruption crimes by implementing a synergy pattern between Indonesian National Police Investigators, Public Prosecutors , Prosecutor's Office, Corruption Eradication Commission.