scholarly journals Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan Kewirausahaan Pertanian Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 82-94
Author(s):  
Bahri
Keyword(s):  
Data Display ◽  
On Farm

Peran pemerintah desa dalam membangun kewirausahaan pertanian sangat penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kewirausahaan (entrepreneurship) dibidang pertanian suatu yang sangat penting bagi pengembangan agribisnis. Namun bukti empirisnya pada usaha di sektor on-farm menuju off-farm masih sangat jarang dilakukan. Penelitian ini  bertujuan mengetahui peran pemerintah desa terhadap pembangunan kewirausahaan pertanian dan potensi desa dibidang pertanian dan kemampuan masyarakat dalam mengelola hasil pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, serta untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan kendala-kendalanya. Penelitian ini dilakukan di Desa Gadingharjo Kecamatan Sanden, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode survei dan wawancara mendalam (indepth interview). Objek penelitian adalah pemerintah desa (kepala desa, perangkat desa) petani, peternak. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada peran pemerintah desa terhadap pembangunan kewirausahaan pertanian sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktor-faktor yang pendukung dan kendala-kendala pemerintah desa dalam upaya pembangunan kewirausahaan pertanian masyarakat.  Teknik analisis data yang digunakan adalah dari Miles & Huberman yaitu mulai dari reduksi data, display data dampai pengambilan kesimpulan/varifikasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai Mei 2019. Hasil penelitian ialah Pemerintah desa sebagai fasilitator melalui pendampingan dan pemberian fasilitas, Pemerintah desa sebagai mediator, Pemerintah desa sebagai regulator, Pemerintah desa sebagai motivator. Faktor-faktor yang mendukung pemerintah desa dalam upaya pembangunan kewirausahaan pertanian masyarakat adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, ekonomi dan sosial. Sedangkan kendala-kendala pemerintah desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain Kelompok berkepentingan, Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa, Program pemerintah tidak berjalan sesuai rencana.

On-farm udder health monitoring

2011 ◽  
Vol 39 (02) ◽  
pp. 95-100
Author(s):  
J. C. van Veersen ◽  
O. Sampimon ◽  
R. G. Olde Riekerink ◽  
T. J. G. Lam
Keyword(s):  
Management Practices ◽  
Health Management ◽  
Action Plan ◽  
Real Life ◽  
Health Data ◽  
Control Points ◽  
Udder Health ◽  
Critical Control Points ◽  
On Farm ◽  
Clinical Problems

SummaryIn this article an on-farm monitoring approach on udder health is presented. Monitoring of udder health consists of regular collection and analysis of data and of the regular evaluation of management practices. The ultimate goal is to manage critical control points in udder health management, such as hygiene, body condition, teat ends and treatments, in such a way that results (udder health parameters) are always optimal. Mastitis, however, is a multifactorial disease, and in real life it is not possible to fully prevent all mastitis problems. Therefore udder health data are also monitored with the goal to pick up deviations before they lead to (clinical) problems. By quantifying udder health data and management, a farm is approached as a business, with much attention for efficiency, thought over processes, clear agreements and goals, and including evaluation of processes and results. The whole approach starts with setting SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Realistic, Time-bound) goals, followed by an action plan to realize these goals.

2012–2016 On-Farm Evaluation of Fungicide Programs for Peanut Disease Control in Hamilton County, Florida

EDIS ◽  
2017 ◽  
Vol 2017 (4) ◽  
Author(s):  
Keith W. Wynn ◽  
Nicholas S. Dufault ◽  
Rebecca L. Barocco
Keyword(s):  
Plant Pathology ◽  
Disease Control ◽  
Leaf Spot ◽  
Fungal Disease ◽  
White Mold ◽  
Stem Rot ◽  
Late Leaf Spot ◽  
Fact Sheet ◽  
On Farm ◽  
Hamilton County

This ten-page fact sheet includes a summary of various fungicide spray programs for fungal disease control of early leaf spot, late leaf spot, and white mold/stem rot of peanut in 2012-2016 on-farm trials in Hamilton County. Written by K.W. Wynn, N.S. Dufault, and R.L. Barocco and published by the Plant Pathology Department.http://edis.ifas.ufl.edu/pp334

Florida Agritourism Building and Fire Codes

EDIS ◽  
2020 ◽  
Vol 2020 (1) ◽  
Author(s):  
Mary Beth Henry ◽  
Kathryn A Stofer
Keyword(s):  
Agricultural Education ◽  
Local Governments ◽  
Regulatory Authority ◽  
Building Codes ◽  
Bona Fide ◽  
Agricultural Operations ◽  
On Farm ◽  
Fire Codes

Agritourism marries Florida’s two largest industries, tourism and agriculture, to provide an on-farm recreational experience for consumers. Although Florida trails many other states in the number of agritourism operations, the number of Florida farms offering recreational experiences more than doubled from 2007 to 2012. This new 4-page document describes building codes relevant to Florida agritourism operations. Written by Mary Beth Henry and Kathryn A. Stofer, and published by the UF/IFAS Department of Agricultural Education and Communication.https://edis.ifas.ufl.edu/wc349 A companion document, Florida’s Agritourism Laws, EDIS publication AEC623, Florida’s Agritourism Laws, http://edis.ifas.ufl.edu/wc285, discusses Florida Statutes related to definitions, liability protections, and limits to regulatory authority of local governments over bona fide agricultural operations engaged in agritourism.

Pencegahan Importasi Limbah B3 Dan Sampah Ke Wilayah Indonesia

2020 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
Author(s):  
Iyan Suwargana
Keyword(s):  
Data Display

Importasi limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dan sampah ke wilayah Indonesia saat ini masih terjadi. Jumlah kontainer yang diimpor ke Indonesia sepanjang Januari 2018 hingga Januari 2020 mencapai ribuan kontainer (3.272 kontainer) yang diantaranya 1.662 kontainer berisi limbah B3 dan sampah yang dilarang diimpor ke Indonesia. Importasi limbah B3 dan sampah tersebut dimanipulasi dengan dinyatakan sebagai limbah Non B3 untuk bahan baku industri melalui pemalsuan dokumen impor. Hal tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan importasi limbah B3 dan sampah ke Indonesia belum efektif. Dalam tulisan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya pencegahan importasi limbah B3 dan sampah ke wilayah Indonesia yang dielaborasi melalui pendekatan pencegahan secara persuasif dan preventif. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode kualitatif. Sumber data dan informasi diperoleh dengan menggunakan teknik sampling Snowball (bola salju) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, telaahan dokumen dan observasi lapangan. Selanjutnya data-data penelitian yang dihasilkan dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah reduksi data, penyajian data (data display) dan penarikan kesimpulan mengenai upaya pencegahan importasi limbah B3 dan sampah ke wilayah Indonesia. Hasil analisis atas data dan informasi yang didapat dari survei melalui wawancara terhadap 3 (tiga) Kementerian dan surveyor, telaahan dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa upaya pencegahan importasi limbah B3 dan sampah saat ini masih belum efektif dikarenakan penaatan terhadap peraturan yang masih rendah, sanksi yang belum tegas, ketentuan teknis tentang kriteria penetapan limbah B3, limbah Non B3 dan sampah masih bersifat umum, belum adanya pedoman dan panduan pemeriksaan limbah impor yang mudah dipahami serta masih adanya perbedaan presepsi atau belum adanya keseragaman pihak-pihak yang terkait mengenai pemahaman di dalam penentuan limbah yang boleh dan dilarang diimpor. Dengan demikian, perbaikan upaya pencegahan importasi limbah B3 dan sampah ke wilayah Indonesia sudah seharusnya dilakukan. Hasil penelitian ini merekomendasikan pencegahan importasi limbah B3 dan sampah dilakukan melalui pendekatan pencegahan secara persuasif dan preventif, yaitu pengaturan dan implementasi penaatan terhadap peraturan yang terkait importasi limbah B3, limbah Non B3 dan sampah yang lebih ketat serta adanya pedoman dan panduan pemeriksaan limbah Non B3 impor di negara muat yang aplikatif dan mudah dipahami oleh pemeriksa limbah.Kata Kunci: Pencegahan, persuasif dan preventif, importasi, limbah dan sampah

Pedagang Kaki Lima, Profil Entrepreneurship Sejati, Pelaku Ekonomi Kerakyatan, Ciptakan Jiwa Kewirausahaan Mandiri

2019 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 30-35
Author(s):  
Agus Prasetya
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Data Analysis ◽  
Data Display ◽  
Job Seekers ◽  
Street Vendor ◽  
Street Vendors ◽  
The Social ◽  
Collection Data ◽  
Definition Of ◽  
Depth Interviews

This article is motivated by the fact that the existence of the Street Vendor (PKL) profession is a manifestation of the difficulty of work and the lack of jobs. The scarcity of employment due to the consideration of the number of jobs with unbalanced workforce, economically this has an impact on the number of street vendors (PKL) exploding ... The purpose of being a street vendor is, as a livelihood, making a living, looking for a bite of rice for family, because of the lack of employment, this caused the number of traders to increase. The scarcity of jobs, causes informal sector migration job seekers to create an independent spirit, entrepreneurship, entrepreneurship, with capital, managed by traders who are true populist economic actors. The problems in street vendors are: (1) how to organize, regulate, empower street vendors in the cities (2) how to foster, educate street vendors, and (3) how to help, find capital for street vendors (4) ) how to describe grief as a Five-Foot Trader. This paper aims to find a solution to the problem of street vendors, so that cases of conflict, cases of disputes, clashes of street vendors with Satpol PP can be avoided. For this reason, the following solutions must be sought: (1) understanding the causes of the explosions of street vendors (2) understanding the problems of street vendors. (3) what is the solution to solving street vendors in big cities. (4) describe Street Vendors as actors of the people's economy. This article is qualitative research, the social paradigm is the definition of social, the method of retrieving observational data, in-depth interviews, documentation. Data analysis uses Interactive Miles and Huberman theory, with stages, Collection Data, Display Data, Data Reduction and Vervying or conclusions.

ANALISIS IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PENCUCIAN UANG MENGGUNAKAN CUSTOMER DAN ENHACED DUE DILLIGENCE DI BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA

Paradigma ◽  
2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 72-86
Author(s):  
Siti Noviatun ◽  
Isfandayani
Keyword(s):  
Money Laundering ◽  
Data Retrieval ◽  
Data Display ◽  
Suspicious Transaction ◽  
Qualitative Descriptive ◽  
Proceeds Of Crime ◽  
The Government ◽  
Transaction Services ◽  
Data Reductions ◽  
Descriptive Method

Abstract             The main fuction of the Bank as an funding and lending activities by offering various types of financial transaction services an attractive choice for people who do money laundering to hide money proceeds of crime. Because of that the government and Indonesian Banks make regulations related prevent money laundering that contains Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence. Bank Mandiri Syariah has implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence as an effort to prevent money laundering. This analyze aims for knowing implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence that has been applied by Bank Syariah Mandiri. In this study using a qualitative descriptive method. Data retrieval is done by observation, interviews and documentation to three sources of informants Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur and one sources of informants that specifically handles money laundering prevention program that is SKAP( Satuan Kerja APU PPT) Bank Mandiri Syariah. Data analysis will be done by doing three steps, they are; data reductions, data display, and verification.The observation result shows that implementation Customer Due Dilligence done at the time prospective customer open the account and the Bank doubt information customer by doing identification and verification. implementation Enhanced Due Dilligence is done to customers Politically Exposed Person/ High Risk open the account, but in practiceat Bank Syariah Mandiri KCP Bekasi Timur done when there is suspicious transaction or there is a case. Reporting process suspicious transaction through the system SIAP (System Aplikasi APU PPT) to Satuan Kerja APU PPT (SKAP) Bank Syariah Mandiri then SKAP reports to PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan). From implementation Customer Due Dilligence and Enhanced Due Dilligence Bank Mandiri Syariah has been prevent money laundering enter the financial system at Mandiri Sharia Bank.

ON-FARM FORESTRY DEVELOPMENT OPTIONS FOR NORTHLAND

1986 ◽  
pp. 27-32
Author(s):  
J.S. Clark
Keyword(s):  
Joint Ventures ◽  
Low Fertility ◽  
High Fertility ◽  
Financial Returns ◽  
Farm Forestry ◽  
Hill Country ◽  
Financial Position ◽  
On Farm

Agroforests and woodlots offer Northland hill country farmers investment and diversification opportunities. Agroforests have less effect on the "whole farm" financial position than woodlots, especially where a progressive planting regime is adopted and where no further borrowing is required. Establishment and tending costs for agro-forests are lower, and returns come much sooner. The proven opportunity for continued grazing under trees established in this manner, apart from a short post-planting period, further enhances the agroforesty option. Even where there is reluctance on a farmer's part to plant trees on high fertility land, the expected financial returns from agroforests on low and medium fertility land will increase the overall long-term profitability and flexibility of the whole farming operation. Woodlots may be more appropriate on low fertility areas where weed reversion is likely. Joint ventures may be worth considering where farm finances are a limited factor. Keywords: On-farm forestry development, Northland hill country, agroforestry, woodlots, diversification, joint ventures, progressive planting regimes, grazing availability.

Addressing on-farm management to enhance pasture productivity and persistence

2013 ◽  
pp. 241-244
Author(s):  
W.N. Reynolds
Keyword(s):  
Management Strategies ◽  
Dairy Farm ◽  
Stocking Rate ◽  
Pasture Management ◽  
Pasture Production ◽  
Operating Profit ◽  
The North ◽  
The Cost ◽  
On Farm ◽  
Attention To Detail

Following the 2007/08 drought, we experienced poor pasture production and persistence on our dairy farm in north Waikato, leading to decreased milksolids production and a greater reliance on bought-in feed. It is estimated that the cost of this to our farming operation was about $1300 per hectare per year in lost operating profit. While climate and black beetle were factors, they did not explain everything, and other factors were also involved. In the last 3 years we have changed our management strategies to better withstand dry summers, the catalyst for which was becoming the DairyNZ Pasture Improvement Focus Farm for the north Waikato. The major changes we made were to reduce stocking rate, actively manage pastures in summer to reduce over-grazing, and pay more attention to detail in our pasture renewal programme. To date the result has been a reduced need for pasture renewal, a lift in whole farm performance and increased profitability. Keywords: Focus farm, over-grazing, pasture management, pasture persistence, profitability

Building rural capability through collaboration of Maori farm businesses

2011 ◽  
pp. 9-12
Author(s):  
T.D. White ◽  
G.W. Sheath
Keyword(s):  
Success Factors ◽  
Leadership Communication ◽  
Learning Groups ◽  
Critical Success ◽  
Network Building ◽  
Capability Building ◽  
Group Projects ◽  
Reinforced Learning ◽  
On Farm ◽  
Group Trust

Focused group projects engaging owners and managers of Maori farm businesses were initiated on the East Coast of New Zealand. The objective was to improve productivity and profitability on-farm through enhanced capability building and collaboration. Five group projects were evaluated. Critical success factors of learning groups were identified. Leadership, communication, organisation and commitment were required from project participants and facilitators. Collaborative and interactive processes built the knowledge and confidence of farm managers. Building trust was critical. Participation of mentor farmers reinforced learning in the group. Social network building was also important. We conclude that interactive group projects are a powerful way of building confidence of farm managers to communicate issues and make clearer, more strategically aligned decisions and actions. Collaborative farm initiatives foster ownership of issues, develop farmer support networks and ultimately the confidence to change. Keywords: experiential learning, farmer group, trust.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document