Inovasi Investasi Keuangan Haji Pada Sektor UMKM Sebagai Strategi Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Saing Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitan ini menganalisis kemungkinan inovasi investasi dana haji dalam bidang UMKM berbasis produk unggulan sebagai salah satu strategi optimalisasi peningkatan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) dan daya saing ekonomi Indonesia secara lebih komprehensif. Sekaligus akan coba ditelaah seberapa besar kemungkinan kebermanfaatan investasi dana haji bidang UMKM tersebut bagi masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara terperinci terhadap suatu masalah. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode literasi informasi (information literacy), model literasi informasi yang digunakan ialah The Seven Pillars of Information Literacy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berinvestasi pada sektor UMKM memiliki beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan dengan ketersediaan regulasi yang mendukung dan pilihan produk dan strategi penerapan UMKM yang memang potensial untuk dikembangkan. Sektor UMKM memiliki potensi keuntungan dengan resiko yang terbagi, seperti perumpamaan, “jangan menempatkan telur dalam satu keranjang”. Maka dapat dikatakan inovasi ketika resiko investasi dana haji dapat diminimalisir dengan strategi penyebaran. Hasil lainnya investasi keuangan haji pada sektor UMKM juga sangat kompatibel untuk diterapkan dengan syariah yang kafah (menyeluruh).

Penerapan Kebijakan Larangan Mudik Lebaran pada Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Masyarakat Indonesia

Mudik merupakan salah satu budaya unik dimana masyarakat Indonesia pergi ke kempung halaman di saat lebaran. Tidak jarang mudik menjadi penyebab utama kemacetan dan kerumunan di beberapa wilayah. Tantangan besar bangsa Indonesia pada saat pandemic covid-19 ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik tahun 2021 bertujuan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Dikeluarkannya kebijakan tersebut menyebabkan berbagai persepsi dari masyarakat. Respon dan perspektif masyarakat merupakan aspek yang sangat penting dalam menganalisis keberhasilan kebijakan. Sehingga dilakukan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap larangan mudik di era pandemi COVID-19. Peneliian dilakukan secara menyeluruh mencakup keseluruhan wilayah Indonesia dan dilaksanakan secara online. Berpedoman kepada metode penelitian seskriptif kualitatif memalui pendekatan Analisis Data Sekunder (ADS). Hasil dari penelitian ini adalah data penurunan volume pemudik, tahun 2020 jumlah pemudik adalah 10,44% sedangkan tahun 2021 adalah 4,6%. Hal ini membuktikan bahwa perspektif masyarakat setelah dikeluarkannya kebijakan larangan mudik semakin membaik dan menunjukkan hasil bahwa masyarakat memberikan perspektif positif. Pemerintah menciptakan perspektif positif masyarakat terkait larangan mudik melalui pemanfaatan media sosial dan teknologi, penyelenggaraan kontes pembuatan video silaturahmi lebaran, dan pendekatan sosiologis antropologi.

Analisis Kebijakan Program Sejuta Rumah: Sebuah Tinjauan Literatur

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Bertambahnya jumlah manusia tidak dibarengi dengan peningkatan taraf hidup masyarakat. Hal itu berdampak pada peningkatan angka backlog perumahan karena keterisian rumah yang tersedia tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat. Kebijakan perumahan dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka backlog melalui program sejuta rumah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur tentang program sejuta rumah di Indonesia. Metode literatur review digunakan untuk untuk mengumpukan, menyaring, dan menentukan literatur yang layak untuk dianalisis. Sumber literatur didapatkan dari database Google Scholar dengan subjek program sejuta rumah sebagai kriteria utama. Hasil penelitian menunjukan terdapat 25 literatur tentang program sejuta rumah yang terbit pada tahun 2015-2021. Literatur tesebut digolongkan berdasarkan pandangan umum tentang program sejuta rumah dan fokus penelitian yang dilakukan. Evaluasi program dalam skala mikro dengan memperhatikan implementasi standar pembangunan dapat diperhatikan lebih lanjut untuk menambah fokus literatur tentang program sejuta rumah

Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan

Tujuan penelitian ini ialah menguraikan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan., termasuk menentukan model yang berkembang. Penelitian ini penting dilakukan karena terdapat beberapa masalah diantaranya penerapan aturan dan manajemen Badan Usaha Milik Desa yang belum sesuai dan kurangnya pengawasan internal. Desain penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik pengamatan, wawancara dan juga melalui penelahaan dokumen. Data dianalisis dengan memakai model interaktif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buton Selatan dilaksanakan terbatas dengan berbagai masalah. Dari aspek regulatif, telah di dasari dengan aturan seperti peraturan desa, SK pengelola maupun AD/ART, namun ada beberapa desa yang terkendala legalisasi karena permasalahan internal. Sedangkan dari aspek normatif, bentuk evaluasi maupun model pertanggungjawaban pengelolaan Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat pelaporan pengelolaan yang tidak akuntabel. Namun terdapat beberapa upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) beserta Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat memabantu mengatasi mencarikan solusi. Hasilnya salah satu desa yakni desa Lampanairi berhasil mendorng peran Badan UsahaMilik Desa nya dan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan merupakan bagian dari 125 desa yang memperoleh predikat Desa Brilliant dengan kategori desa pengembang usaha ekonomi ditengah pandemi Covid 19. Model kelembagaan Badan Usaha Milik Desa akan berkinerja dengan baik, tetapi membutuhkan peningkatan kapasitas dan perbaikan tata kelola.

Transformasi Pengentasan Kemiskinan Keluarga Fakir Miskin Penerima Program Keluarga Harapan (Studi di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai program pemerintah yang memberikan bantuan bersyarat kepada keluarga yang tergolong fakir miskin. Semenjak kelahirannya di tahun 2007, PKH mengalami perubahan seiring dengan dinamika masyarakat. Untuk melihat perkembangan tersebut, dan bagiamana realitas penerima yang tergolong sebagai keluarga fakir msikin menerima manfaat PKH menjadi suatu hal yang perlu diketahui secara keilmuan. Oleh karena itu, dalam kajian ini digunakan structural fungsional sebagai pisau analisis pemecahan masalah teoritik yang timbul dari adanya PKH. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisa studi kasus. Selain itu, kajian ini juga di dukung data kuantitatif yang berupa data sekunder. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Dengan metode tersebut dan ranah kajian yang akan diteliti, maka kajian ini akan menghasilakan realitas keluarga penerima manfaat PKH dalam kehidupan sosialnya. Tujuannya untuk mengetahui keadaan masyarakat secara komprehensif, dan bermanfaat untuk memberikan gambaran dan solusi yang dapat ditawarkan seandainya bantuan tersebut tidak berhasil secara signifikan. Dari gambaran yang ditemukan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)PKH belum mampu untuk mandiri secara social sehingga cendrung terlihat ketergantungan.

Kepemimpinan Perempuan dan Ketahanan Pangan: Upaya Bupati Irna Narulita dalam Penguatan Pangan Lokal di Pandeglang

Penelitian ini memotret bagaimana upaya kepala daerah perempuan yaitu Bupati Pandeglang Irna Narulita dalam menyiapkan ketahanan pangan di daerahnya. Urgensi dari riset ini adalah karena di tengah isu pengarusutamaan gender dan woman leadership yang perlu terus dikerjakan sebagai dedikasi terhadap peran sentral kaum perempuan. Tim peneliti juga ingin menganalisis kepemimpinan kepala daerah perempuan yang sedang menjabat dalam membangun penguatan pangan. Riset ini akan memberikan perspektif lain dalam penelitian karena akan lebih memfokuskan pada kepemimpinan perempuan dalam penguatan pangan, sementara riset lainnya mengenai kepemimpinan perempuan lebih banyak melihat keterwakilannya sebagai representasi perempuan. Lokus dari penelitian ini berada di Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, Karena melihat Kabupaten Pandeglang adalah salah satu daerah yang dipimpin oleh perempuan. Lebih lanjut Kabupaten Pandeglang juga merupakan daerah yang masih memiliki potensi lahan pertanian yang sangat luas di Provinsi Banten. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil riset ini menyajikan penguatan pangan di Kabupaten Pandeglang melalui program B2SA dan komoditas pangan lokal (talas beneng dan porang) yang marketnya sudah ekspor. Kemudian kepemimpinan Bupati Irna mampu lebih bersifat transformasional dibandingkan transaksional karena mampu mendorong jajaran dan para pemangku kepentingan bahu membahu mewujudkan tujuan bersama.

Literature Study on the Use of Big Data and Artificial Intelligence in Policy Making in Indonesia

The use of big data and artificial intelligence in decision-making in Indonesia is still rarely implemented. But in the business world, big data and artificial intelligence are very commonplace to boost targets. This study discusses the use of big data and artificial intelligence in policy Making in Indonesia. The method used in this paper is qualitative research with a literature study approach. The result of this research is that the dynamics in the implementation of public services require appropriate and fast decision making, considering that this is a community demand. Therefore, public leaders need to disrupt themselves in public services so that these services can be served quickly. In conclusion, big data and artificial intelligence can help public leaders make decisions to deliver the best policies. This research implies that it can be used as a reference for policymakers that big data and artificial intelligence can be used in decision-making to warn Policymaking.

Prospects and Challenges of Indonesian Exports to Non-Traditional Market: Measuring The Competitiveness of Indonesian Products in UAE Market

The US-China Trade War and the COVID-19 pandemic are unprecedented incidents involving Indonesia's traditional markets as the main actors, i.e. the US and China which impacted Indonesia's economy and trade indirectly. Market diversification to new market or non-traditional market is one way out that can be done to minimize the impact of the global crisis on the country, when traditional markets are unreliable, such as the United Arab Emirates (UAE) that has made a positive contribution both in investment and trade for Indonesia in the midst of a pandemic. However, Indonesia's exports to the UAE experienced a significant decline in 2018 after previous two years continued to increase. So that knowing the competitiveness of Indonesia's export products in the UAE is the purpose of this study. This research answers the prospects and challenges of Indonesian export products in the UAE by measuring the export performance in 2016-2018 using the Constant Market Share (CMS) and Revealed Comparative Advantage (RCA) analysis methods. This research uses descriptive quantitative method with secondary data and triangulation of data sources, methods, and theories as the validity and reliability methods. The results of this study indicate that CMS and RCA analysis output are different so that the prospects and challenges for Indonesian products are also explained by the Indonesian approach and trade policies which lead to the conclusion that the UAE is a potential market to become non-traditional market for Indonesian economic development when its traditional markets are unreliable.

Strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam Mengembangkan Unit Usaha Baru Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi juga harus melakukan penguatan terhadap BUMDes yang dimiliki desa. Berdasarkan data yang diperoleh, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki jumlah desa sebanyak 218 desa, dari jumlah desa tersebut ada sebanyak 100 desa yang sudah memiliki BUMDes dan 118 desa yang belum memiliki BUMDes. Dari desa yang sudah memiliki BUMDes salah satunya adalah Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi. Realitas BUMDes di Desa Sako Margasari masih bergerak dalam kegiatan simpan pinjam bagi masyarakat desa. BUMDes yang dimiliki oleh Desa Sako Margasari belum bergerak dalam membentuk unit-unit usaha baru dalam upaya memperkuat permodalan BUMDes guna menunjang perekonomian masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi masih berjalan belum maksimal. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat penerapan strategi BUMDes Bintang Muda Jaya Desa Sako Margasari dalam mengembangkan unit usaha baru melalui inovasi teknologi di Desa Sako Margasari Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi adalah faktor rendahnya kompetensi pengelola BUMDes, faktor minimnya modal usaha untuk membuka unit usaha baru dan faktor kurangnya mitra dari BUMDes

Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Sebagai Alat Sentralisasi Soft Diplomacy Keuangan Indonesia

Indonesia telah naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas sejak tahun 2020. Peran Indonesia dalam konteks bantuan luar negeri juga mulai bergeser dari negara penerima bantuan menjadi negara donor. Pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang telah berlangsung selama ini masih belum terkoordinasi dengan baik karena bersifat sektoral dan diinisiasi oleh kementerian teknis sesuai bidang masing-masing. Hal ini berpotensi kurang selaras dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran LDKPI sebagai lembaga yang baru dibentuk oleh pemerintah untuk menjadi sarana pendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan LDKPI sebagai lembaga pengelola kerja sama internasional dapat memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada pemerintah/lembaga asing yang selama ini belum melalui satu pintu khusus. Sentralisasi penyaluran bantuan kerja sama internasional dan pengelolaan lembaga yang profesional dan modern akan meningkatkan keselarasan dengan kebijakan diplomasi luar negeri pemerintah, memangkas birokrasi dan proses bisnis yang rumit, serta dapat mengurangi beban keterbatasan ruang fiskal di APBN.